Draf Proyek Fiktif Rp2 Miliar dan Audit BPK RI
Skandal ketiga mengungkap dugaan kejahatan terencana berupa temuan draf alokasi proyek fiktif senilai Rp2 miliar di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang kembali menyeret nama Arya Tenggara.
Temuan tersebut dinilai bukan sekadar kesalahan administrasi atau kelalaian pencatatan biasa, melainkan indikasi kuat perencanaan pengurasan APBD secara terstruktur melalui pekerjaan rekayasa.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turun langsung ke Indramayu untuk melakukan audit kepatuhan anggaran.
Baca Juga:Kolaborasi Lintas Sektor Sasaka Indonesia Berhasil Bangun 61 JembatanAnggaran Infrastruktur DBMPR Jabar Senilai Rp 118.8 miliar Diduga Bocor, Kejati Jabar Harus Usut!
Namun, hingga saat ini BPK RI belum juga menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi yang memperjelas status dana Rp2 miliar tersebut, apakah murni kerugian negara akibat rekayasa proyek fiktif atau sekadar kesalahan administratif.
“Kami mengingatkan BPK RI agar tidak masuk angin dan tidak bermain mata dalam mengaudit uang rakyat Indramayu!” seru Agus.
Desakan Penindakan Hukum dan Ultimatum Aksi Massa
Pihaknya mendesak KPK segera menetapkan status penyelidikan resmi dan memeriksa secara paksa Bupati Indramayu Lucky Hakim serta Kabag Umum sekaligus Plt. Kadis PUPR Indramayu Arya Tenggara.
Selain itu meminta penyidik KPK melakukan penggeledahan serta penyitaan segera di kantor Dinas PUPR, Bagian Umum Setda, dan kediaman pihak-pihak terkait sebelum dokumen maupun jejak transaksi perbankan dihilangkan.
‘’Kami juga menuntut penelusuran aliran dana menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memiskinkan aktor intelektual maupun operator lapangan,’’ ucapnya.
Apabila KPK RI tidak segera menunjukkan ketegasan dan penindakan hukum nyata dalam waktu dekat, akan mengerahkan massa untuk menduduki Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
“Tata kelola pemerintahan di Indramayu hari ini tidak lagi dijalankan berdasarkan aturan hukum dan pelayanan publik, melainkan telah dibajak oleh kartel kekuasaan yang menjadikan APBD dan jabatan birokrasi sebagai komoditas dagang,” pungkas Agus. (yan).