Terlebih, ketika daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keputusan belanja, pelaku usaha harus mampu menjaga keseimbangan antara harga produk, biaya operasional, keuntungan perusahaan, dan kemampuan konsumen.
Selain perubahan perilaku konsumen, Solihin turut menyoroti kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang melakukan penundaan proses perizinan usaha ritel.
Ia menyebut, dalam pembahasan bersama pemerintah pusat, Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Bidang Pangan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara keberadaan ritel modern dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Baca Juga:Indonesia-Jepang Perkuat Perdagangan Kolaborasi Karbon Hutan, Bidik Pemulihan 12 Juta Hektare Lahan TerdegradaPariwisata Diproyeksikan Jadi Ekonomi Baru Daerah, Pemerintah Siapkan Strategi Jangka Panjang
Menurut Solihin, keberadaan ritel modern tidak serta-merta memiliki keterkaitan bisnis yang sama dengan KDMP sehingga kebijakan penundaan perizinan perlu dipertimbangkan kembali.
“Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Menko bahwa saat ini ada daerah-daerah yang mengeluarkan penundaan proses perizinan. Pak Menteri mengatakan, sehubungan dengan KDMP, karena tidak ada kaitan dengan bisnis yang sama dengan KDMP. Sehingga, dirasakan tidak perlulah kalau pemerintah daerah melakukan hal tersebut,” ungkapnya.
Persoalan ini memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan usaha kecil, pengembangan koperasi, dan kepastian investasi sektor ritel.
Pemerintah daerah tentu memiliki kepentingan untuk memastikan ekspansi ritel tidak menggerus keberadaan pedagang kecil dan pasar tradisional. Namun, kebijakan pembatasan atau penundaan perizinan juga perlu memiliki dasar kajian yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.
Di sisi lain, pertumbuhan industri ritel semestinya tidak hanya diukur dari seberapa banyak gerai yang dibuka, melainkan juga dari kontribusinya terhadap perekonomian lokal, kemitraan dengan pemasok, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Dengan anggota Aprindo yang memiliki lebih dari 100.000 gerai di Indonesia, sektor ini mempunyai posisi strategis dalam rantai distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Momentum Hari Ritel Nasional yang bertepatan dengan ulang tahun Aprindo ke-32 pun menjadi pengingat bahwa masa depan industri ritel tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengikuti perubahan pola belanja, tetapi juga sejauh mana pertumbuhan bisnis tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Dam)