JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing).
Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat menghadiri The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance di Sanya, Provinsi Hainan, China, pada 6–8 November 2026.
Trenggono menyebut pihaknya akan memperkuat tata kelola laut sekaligus keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, melalui penguatan kerja sama regional maupun internasional.
Baca Juga:Diskon Transportasi Nataru 2026/2027 Naik 128 Persen!Tak Mudah Luntur dan Kaya Antioksidan, Peneliti POLSUB Sulap Buah Angkung Merah Jadi Pewarna Pangan Alami
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan kelautan global,” ujarnya, mengutip ANTARA, Senin (9/11/2026).
Selain kerja sama di daerah dan internasional, Trenggono menyebut bahwa Indonesia juga mendorong penguatan konservasi laut, pengembangan penelitian kelautan, serta pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum yang dihadiri hampir 400 perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah tersebut, Trenggono menegaskan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tetap menjadi landasan utama dalam tata kelola laut internasional.
Indonesia juga memaparkan lima kebijakan utama ekonomi biru, meliputi perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut.
Selain itu, menurut Trenggono, Indonesia menyatakan dukungan terhadap implementasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) secara efektif, inklusif, dan berkeadilan untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional.
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian BBNJ dan menyerahkan dokumen pengesahannya pada 10 Juni 2025 dalam rangkaian Konferensi Kelautan PBB (UNOC-3) di Nice, Prancis.
Implementasi perjanjian tersebut dinilai penting untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Baca Juga:Antusias Membludak, Tiket Final DBL Jakarta di Indonesia Sold Out Kurang dari 2 HariDorong Pajak Pembalut 0 Persen, Said Iqbal Tegaskan Ini Kebutuhan Dasar Perempuan
Trenggono mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama, menjunjung tinggi hukum internasional, serta mengedepankan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Upaya tersebut menurutnya diperlukan untuk mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.