JABAR EKSPRES – Kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya berpeluang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan keterbatasan lahan parkir dan penataan pusat perkotaan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menegaskan, penataan aset tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan kabupaten, melainkan bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, semangat kerja sama kedua daerah sebenarnya sudah terbangun sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya 2025.
Baca Juga:RI Akui Siap Perangi Penangkapan Ikan Ilegal Lewat Ini!Diskon Transportasi Nataru 2026/2027 Naik 128 Persen!
Melalui kesepahaman tersebut, kedua pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan aset yang dimiliki agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Cecep, posisi eks Setda yang berada di kawasan strategis perkotaan memiliki potensi besar untuk mendukung penataan wajah Kota Tasikmalaya, terutama dalam menyediakan ruang parkir yang lebih tertata.
“Kota Tasikmalaya sedang menata kawasan pusat kotanya yang membutuhkan kantong parkir. Kabupaten juga mendorong agar aset yang dimiliki tidak terbengkalai. Kalau dibiarkan, kawasan bisa kumuh dan parkir semrawut. Kasihan Pak Wali Kota yang sedang berupaya menata kotanya,” ungkap Cecep dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, Pemkab Tasikmalaya tidak ingin aset daerah yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya justru menjadi kawasan tidak produktif. Karena itu, penataan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kedua daerah.
Cecep juga menjelaskan, dirinya sengaja tidak terburu-buru menyampaikan sikap ke publik karena lokasi aset tersebut secara administratif berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Ia memilih memberikan ruang kepada Wali Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pandangan terlebih dahulu.
“Saya tahu diri karena wilayahnya berada di Kota Tasikmalaya. Tidak elok kalau saya mendahului. Begitu Pak Wali Kota sudah memberikan pernyataan, baru kami tegaskan penataan ini,” katanya.
Komunikasi kedua pemerintah daerah pun telah ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis. Sekitar dua pekan lalu, Cecep menginstruksikan Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berkoordinasi langsung dengan BPKPD Kota Tasikmalaya untuk membahas kemungkinan pemanfaatan lahan.
Baca Juga:Tak Mudah Luntur dan Kaya Antioksidan, Peneliti POLSUB Sulap Buah Angkung Merah Jadi Pewarna Pangan AlamiAntusias Membludak, Tiket Final DBL Jakarta di Indonesia Sold Out Kurang dari 2 Hari
Salah satu opsi yang terbuka adalah skema pinjam pakai aset antarpemerintah daerah. Melalui mekanisme tersebut, Pemkot Tasikmalaya dapat mengidentifikasi bagian lahan eks Setda yang belum akan digunakan Pemkab dalam waktu dekat untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik.