“Intinya Pemkot Tasikmalaya bisa meminjam aset Pemda Kabupaten yang ada di kota melalui skema pinjam pakai. Silakan cari titik yang sekiranya masih lama tidak dipakai oleh kabupaten. Namun, untuk titik yang akan segera digunakan kabupaten tentu belum bisa dipinjam pakai,” jelasnya.
Di sisi lain, penataan fisik kawasan eks Setda juga telah mendapatkan dukungan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya optimalisasi barang milik daerah, sebagaimana menjadi perhatian dalam koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset pemerintah tidak dibiarkan pasif hingga mengalami penurunan nilai.
Baca Juga:RI Akui Siap Perangi Penangkapan Ikan Ilegal Lewat Ini!Diskon Transportasi Nataru 2026/2027 Naik 128 Persen!
Terkait surat pemberitahuan dari OPD teknis yang belakangan diterbitkan, Cecep memastikan hal itu merupakan bagian dari prosedur administratif sebelum pekerjaan perapihan kawasan dilakukan.
Menurutnya, langkah penataan tetap harus berjalan agar aset pemerintah memiliki kejelasan pemanfaatan dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Pemkab Tasikmalaya berharap, melalui komunikasi dan kerja sama yang terbangun, kawasan eks Setda tidak lagi menjadi aset yang terbengkalai. Sebaliknya, lahan strategis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, termasuk membantu Pemkot Tasikmalaya mengurai persoalan parkir dan mendukung penataan pusat kota.
Dengan demikian, perbedaan wilayah administrasi tidak menjadi penghalang bagi kedua daerah untuk saling mendukung dalam menghadirkan tata kota yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. (Hen)