JABAR EKSPRES – Sebanyak 253 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal disidak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai upaya memastikan seluruh dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya 41 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di KBB yang dikenai sanksi penghentian sementara atau suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Inspeksi itu juga merupakan tindak lanjut dari surat edaran BGN yang meminta pemerintah daerah melakukan asesmen langsung terhadap seluruh SPPG berdasarkan 14 indikator penilaian.
Baca Juga:14 Siswa Tumbang Usai Santap MBG, SPPG Panyandaan-KBB Akui Ada Kesalahan PengolahanMBG KBB Bermasalah, Ombudsman Desak SPPG Penyebab Keracunan Ditutup Permanen
Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk mematangkan persiapan inspeksi dan pemeriksaan terhadap seluruh unit pelayanan.
“Seluruh komponen akan diperiksa berdasarkan instrumen dan bobot penilaian yang sama sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan,” kata Ade, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi kondisi kebersihan dapur, ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), wastafel, akses air bersih, serta kelengkapan sarana keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Selain itu, kelayakan kompor dan berbagai fasilitas penunjang kegiatan memasak juga tidak luput dari pemeriksaan. Pemkab KBB memastikan asesmen tersebut dilakukan dengan mencatat setiap temuan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
“Seluruh hasil penilaian nantinya akan diteruskan berjenjang kepada BGN yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi lanjutan, pemetaan kondisi, hingga menentukan kelayakan operasional masing-masing unit pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG KBB, Fauzan Azima, mengungkapkan penghentian sementara operasional terhadap 41 dapur MBG berkaitan dengan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, terutama belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta kendala teknis lainnya.
“Setiap penangguhan tentu memiliki dasar pertimbangan, baik menyangkut standar higiene dan sanitasi maupun persoalan teknis lainnya. Karena keputusan suspend dikeluarkan BGN, kewenangan untuk menentukan tindak lanjutnya juga berada pada lembaga tersebut,” jelas Fauzan.
Baca Juga:SLHS SPPG Panyandaan KBB Dicabut, BGN Kembali Jatuhkan SanksiImbas Dana Operasional Raib Digondol Penipu, SPPG Pangauban KBB Minta BGN Bantu Biaya Program MBG
Dia menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan Satgas MBG KBB lebih difokuskan pada kondisi fisik bangunan, kelengkapan infrastruktur, serta penerapan standar operasional dapur.