Rencana tersebut harus memuat tahapan pekerjaan, pembagian tugas, jadwal pelaksanaan atau timeline, serta kebutuhan anggaran. Dengan begitu, setiap program dapat dilaksanakan secara terukur dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.
Dadang menegaskan, perencanaan harus dilakukan secara matang sejak tahap penyusunan program hingga pelaksanaan dan pengawasan. Ia juga meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dilibatkan untuk memberikan pendampingan hukum, terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Menurutnya, pendampingan tersebut diperlukan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:Cidadap hingga Cibiru Rawan Longsor, Sejumlah Wilayah Bandung Terancam BanjirAncaman Banjir hingga Gempa Mengintai Cimahi, Wilayah Ini Jadi Sorotan
“Kita harus betul-betul merencanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, sesuai regulasi. Program ini untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai ada kesalahan dalam membuat anggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, program penanganan banjir merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dadang juga menekankan bahwa penguatan koordinasi melalui Forkopimda menjadi salah satu modal penting untuk mempercepat pelaksanaan program. Selain instansi pemerintah, keterlibatan TNI-Polri dan unsur terkait lainnya diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan serta mitigasi risiko bencana.
Gandeng Bandung Raya Tangani Banjir dari Hulu ke Hilir
Dadang menjelaskan, penanganan banjir di Kabupaten Bandung tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis dan aliran air yang berasal dari wilayah sekitarnya.
Ia menyebutkan, air yang mengalir ke Kabupaten Bandung berasal dari sejumlah daerah, termasuk Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Kondisi tersebut membuat upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya di wilayah kabupaten, tetapi juga dari daerah hulu hingga hilir.
Karena itu, Pemkab Bandung berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Melalui kerja sama tersebut, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun program sesuai kebutuhan wilayahnya masing-masing. Dukungan anggaran juga perlu disiapkan secara bersama agar penanganan banjir tidak hanya bertumpu pada satu pemerintah daerah.
Baca Juga:MJO dan Gelombang Kelvin Aktif, Jawa Barat Waspada Hujan Lebat dan BanjirKolam Retensi Belum Cukup, Gedebage Masih Dibayangi Banjir saat Musim Hujan
“Tidak bisa dipikul sendiri. Tidak bisa hanya oleh provinsi sendiri. Ini harus bersama-sama Bandung Raya. Masing-masing daerah harus ikut menganggarkan,” tegas Dadang.