Sebelumnya, Ono mengungkapkan bila rencana pinjaman ke SMI memang mayoritas diperuntukkan bagi pekerjaan yang sudah berkontrak dan berjalan.Alokasi pinjaman tersebut terbagi untuk sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya DBMPR sebesar Rp300 miliar, Dinas Pendidikan Rp60 miliar, Dinas Kesehatan Rp3 miliar, Dinas Perhubungan Rp400 miliar, Dinas Sumber Daya Air Rp7,7 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp23 miliar, Dinas Sosial Rp1,1 miliar, Dispora Rp1,4 miliar, DKPP Rp15 miliar, serta ESDM Rp14 miliar.
Dari total Rp3,4 triliun tersebut, sekitar Rp2,56 triliun merupakan pembiayaan untuk proyek yang telah berkontrak, tetapi belum mendapatkan pembiayaan. “Yang tadi yang saya sebutkan, yang belum berkontrak, itu Rp835 miliar. Jadi totalnya Rp3,4 triliun,” kata Ono.
Ono menyebut, penggunaan pinjaman akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Untuk DBMPR, misalnya, anggaran digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan provinsi. Pemprov Jabar juga membuka ruang untuk membantu pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Baca Juga:Caci Maki Ulama, Forum Umat Islam Bandung Bersatu Laporkan Herri Pras ke Polda JabarUATAS Perkuat Literasi Keuangan di Bandung, Ajak Masyarakat Bijak Meminjam
Sementara sektor pendidikan mendapat porsi untuk pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta rehabilitasi ruang kelas. Adapun sektor kesehatan diarahkan untuk pengembangan sejumlah rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Welas Asih, Jampang Kulon, dan Pameungpeuk.
”Jadi intinya dipastikan bahwa seluruhnya itu memang untuk infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur jalan dan jembatan. Dan bukan hanya kewenangan provinsi, tapi kewenangan kabupaten/kota juga nanti kita bisa bantu. Karena kabupaten/kota juga kan terjadi juga kan penurunan pendapatan yang pada akhirnya mereka juga defisit,” tutur Ono.
Sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tak menampik potensi tunda bayar terjadi, seiring batalnya rencana pinjaman Rp3,4 triliun ke SMI. Dedi mengatakan, Pemprov Jabar akan lebih dulu mengoptimalkan anggaran yang tersedia, dengan tetap mempertahankan proyek infrastruktur, dan menggeser belanja yang dinilai belum mendesak ke 2027.
Dedi menegaskan, sejak awal pinjaman bukan satu-satunya pilihan yang dipertimbangkan Pemprov Jabar. Sebab itu, tidak adanya rekomendasi Kemendagri tidak serta-merta membuat pemerintah daerah menghentikan agenda pembangunan.