JABAR EKSPRES – Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira berang terhadap jajaran birokrasi Pemerintah Kota Cimahi. Ia menilai masih ada aparatur yang belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil, terutama warga yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
Kritik tersebut disampaikan Adhitia di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN) saat apel rutin Pemerintah Kota Cimahi.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @adhitiayudhistira. Tak berselang lama, rekaman itu pun viral dan menyita perhatian publik di media sosial.
Baca Juga:Tak Sekadar Razia, Operasi Patuh Lodaya di Singaparna Hadirkan Edukasi hingga Cek Kesehatan GratisSekda Jateng Bakal Tindak Tegas ASN Terlibat Judi Online
Kemarahan Adhitia bermula dari laporan pengurus RW mengenai kondisi seorang ibu tunggal yang tinggal di Rusunawa Leuwigajah. Perempuan tersebut harus membesarkan anak kembarnya seorang diri setelah sang suami meninggal dunia.
Di tengah keterbatasan ekonomi, ibu tersebut hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan serabutan. Kondisi itu membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar biaya sewa rusunawa yang telah menunggak selama lima hingga tujuh bulan.
Persoalan semakin pelik ketika tunggakan tersebut berujung pada sanksi administratif berupa pemutusan aliran listrik di unit hunian yang ditempatinya. Akibatnya, ibu dan kedua anaknya harus menjalani aktivitas sehari-hari tanpa penerangan yang memadai. Bahkan, anak-anak tersebut terpaksa belajar dalam kondisi gelap.
Mendapat laporan itu, Adhitia berupaya mencari jalan keluar dengan menghubungi pejabat UPTD Rusunawa di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.
Namun, respons yang diterimanya justru membuatnya kecewa. Menurut Adhitia, pejabat terkait menyampaikan bahwa keringanan tidak dapat diberikan lantaran tunggakan sewa sudah terlalu besar. Bahkan, warga yang bersangkutan disebut hanya mencari alasan.
“Ketika saya menghubungi UPTD Rusunawa, dikatakan kepada saya, ‘Enggak bisa, Pak, karena nunggak banyak. Itu modus, Pak!’ Di mana nurani kita, ada orang miskin dikatakan modus?,” ujarnya.
Adhitia tidak berhenti pada persoalan satu keluarga tersebut. Ia juga meminta jajaran terkait membuka data warga miskin yang benar-benar tidak mampu membayar sewa rusunawa.
Baca Juga:Perkuat Pengawasan Program Nasional, Inspektorat Tasikmalaya Dorong APIP Lebih ProaktifDi Hari Sumpah Pemuda, Taj Yasin Minta Aksi Nyata Pemuda Atasi Persoalan Masyarakat
Menurut dia, data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memetakan persoalan sekaligus mencari solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan.
Namun, upaya komunikasi yang dilakukannya disebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan.