JABAR EKSPRES – Pengawasan pembangunan tak cukup hanya dilakukan setelah program berjalan atau anggaran terserap. Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendorong pengawasan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk memastikan program prioritas nasional di daerah berjalan tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat mengikuti webinar nasional bertajuk “Pengawalan Program Kerja Prioritas Nasional Kolaboratif dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik” secara daring, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kurniawan, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana, Sekretaris Inspektorat Daerah Enjang Rahmat Sodik, serta jajaran pejabat struktural, auditor, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).
Baca Juga:Polres Tasikmalaya Intensifkan Patroli Dialogis Cegah Gangguan di Momen Peringatan Sumpah PemudaPemkab Tasikmalaya Genjot Minat Sains Sejak Dini, STEM Jadi Strategi Cetak Generasi Inovatif
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana mengatakan, keterlibatan jajaran pengawasan internal dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pola pengawasan di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, pengawasan harus mampu memastikan program pembangunan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga efektif, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Melalui pengawasan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, kami ingin memastikan setiap program strategis nasional di Kabupaten Tasikmalaya berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dadan.
Ia menilai, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, peningkatan kapasitas auditor dan pengawas perlu terus dilakukan agar pengawasan mampu mengidentifikasi risiko sejak dini, mencegah potensi penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Enjang Rahmat Sodik menekankan pentingnya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Fungsi pengawasan, kata dia, perlu berkembang melampaui pemeriksaan dan pemantauan rutin.
APIP juga dituntut menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan layanan konsultansi (consulting), tanpa mengabaikan independensi serta integritas dalam menjalankan tugas.
Baca Juga:92 Desa di Sumedang Gelar Pilkades Serentak Berbasis Digital, KDM Sebut Lebih Efisien dan Bisa Jadi PercontohaRemaja 15 Tahun Hilang Berhari-hari, Keluarga di Padakembang Tasikmalaya Minta Bantuan KPAID
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meminimalkan potensi risiko dan penyimpangan anggaran. APIP dituntut bergerak lebih proaktif, independen, dan berintegritas agar mampu mendeteksi potensi hambatan sejak dini serta memberikan solusi tata kelola yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Enjang.