JABAR EKSPRES – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu kendala pemerintah Desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dalam mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan.
Akibatnya, warga masih harus bertahan dengan akses jalan rusak yang bahkan menyulitkan evakuasi pasien saat membutuhkan pertolongan medis.
Kondisi tersebut menjadi gambaran dampak keterbatasan anggaran infrastruktur di desa tersebut. Sebelumnya, video seorang pasien kanker otak yang harus ditandu warga melewati jalan rusak di Kampung Cicapeu viral di media sosial karena ambulans tidak bisa menjangkau lokasi.
Baca Juga:Bukan Cuma Jaga Kamtibmas, Polres Tasikmalaya Buka Jalan Kerja bagi Warga SodonghilirPembiayaan Emas oleh Gen Z Tembusan 19 persen, BCA Syariah: Jadi Pasar Baru
Kepala Desa Kidangpananjung, Yuyu Yuhaeni, mengungkapkan, desa hanya menerima alokasi dana desa sekitar Rp900 juta. Anggaran tersebut harus menopang berbagai kebutuhan pembangunan, sementara perbaikan jalan sepanjang 2,6 kilometer membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Kalau dana desa sekarang sudah tidak ada untuk perbaikan jalan karena dialokasikan untuk KDKMP. Kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan tersebut, sehingga belum bisa mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan secara menyeluruh,” kata Yuyu, Jumat (30/10/2026).
Yuyu menjelaskan, jalan yang menghubungkan Kampung Gedugan, Cicapeu hingga Cihanjuang itu memiliki lebar sekitar 2,5 meter. Kerusakannya sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapat perbaikan menyeluruh sejak terakhir ditangani melalui program PNPM sekitar 15 tahun lalu.
Selama ini, pemerintah desa hanya mampu melakukan penanganan secara terbatas. Salah satunya dengan menambal sejumlah titik jalan menggunakan sekitar 50 sak semen. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk memulihkan kondisi jalan sepanjang jalur tersebut.
“Kami dari pihak desa sudah mengajukan proposal perbaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, sampai sekarang kebutuhan penanganan jalan tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran,” ungkap Yuyu.
Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa belum mampu membiayai perbaikan seluruh ruas jalan secara mandiri. Padahal, akses tersebut menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat, termasuk untuk mengangkut hasil pertanian dan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kami berharap pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan perhatian terhadap kondisi jalan di desa kami. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan akses jalan yang layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan medis,” tandasnya. (Wit)