JABAR EKPRES – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan UMKM Daerah yang digelar BPK RI di Gedung Islamic Centre Ciamis, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem sekaligus Kapoksi BAKN DPR RI Shohibul Imam serta Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI.
Dalam forum itu, Herdiat memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Ciamis yang masih menghadapi tantangan serius akibat pengurangan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga:Aneka Bencana Mengancam Tasik, TAGANA Bekali Linmas Pengetahuan PenanggulanganKisah Perjuangan Santri Cipasung Lahirkan UU Pesantren
“Dampak pengurangan anggaran masih dirasakan hingga saat ini sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan menjadi semakin terbatas,” kata Herdiat.
Ia menjelaskan, tekanan fiskal kembali dirasakan pada periode 2025–2026, termasuk akibat pemangkasan anggaran dan tidak adanya alokasi bantuan keuangan untuk Kabupaten Ciamis pada tahun ini. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan.
“Selama tiga tahun terakhir, kondisi APBD kita sangat terbatas akibat pengurangan anggaran. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, terlebih kondisi APBD Ciamis belum sepenuhnya pulih,” ungkap Herdiat.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Herdiat menegaskan pemerintah daerah tetap harus semangat dan optimistis dalam membangun daerah.
Ia menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bahu-membahu bersama seluruh elemen masyarakat untuk memajukan Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pembangunan, keagamaan, maupun bidang lainnya.
“Saya bangga terhadap masyarakat Ciamis yang mampu mempertahankan semangat gotong royong dan kebersamaan. Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik tetap menjadi hal penting bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Kabupaten Ciamis mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 13 kali berturut-turut,” katanya.
Baca Juga:Libatkan Ribuan Atlet, Porprov Jateng 2026 Jadi Angin Segar Bagi UMKM dan Perhotelan di 5 DaerahDiduga Menipu Saat Jual Beli 138 Ekor Hewan Kurban, Tersangka Ditangkap di Jakarta
Capaian itu menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan anggaran.
Selain itu, Herdiat juga menyoroti keberhasilan Ciamis meraih pengakuan sebagai kota kecil terbersih tingkat ASEAN. Menurutnya, prestasi tersebut bukan semata-mata hasil kerja pemerintah, melainkan buah dari kolaborasi masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.