JABAR EKSPRES — Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) Palang Merah Indonesia ( PMI ) Jawa Barat diwarnai dugaan tindakan sepihak dari pengurus tingkat provinsi.
Keputusan mencabut keanggotaan dan memberhentikan pengurus daerah memicu dugaan adanya tekanan politik internal terkait kontestasi pemilihan ketua.
Dua kepengurusan yang terkena dampak langsung keputusan tersebut adalah PMI Kota Bandung dan PMI Kabupaten Sumedang.
Baca Juga:Polda Jabar Bongkar Pabrik Obat Ilegal Berkapasitas Ratusan Juta Butir di Bizpark KopoKejati Jabar Didesak Usut Kebijakan Infak Bupati Pangandaran di Tengah Gelombang OTT KPK
Pemberhentian ini dinilai tidak melalui mekanisme organisasi yang sah dan mengangkangi kebebasan anggota dalam menentukan arah kepemimpinan.
Ketua PMI Kota Bandung H. Ade Koesjanto mengonfirmasi bahwa pemberhentian pengurus PMI Kota Bandung dan PMI Kabupaten Sumedang dilakukan secara mendadak tanpa pemeriksaan maupun ruang pembelaan.
“Keputusan pemberhentian ini diduga kuat berkaitan langsung dengan sikap politik kami yang tidak memberikan dukungan kepada calon petahana dalam Musprov PMI Jawa Barat,” ujar Ade Kamis (22/10/2026).
Dugaan Pemecatan Sepihak dan Tekanan Politik
Tindakan pemberhentian dua pengurus daerah tersebut dinilai melanggar tata kelola organisasi kemanusiaan yang seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan.
Tanpa adanya bukti pelanggaran berat yang dapat dipertanggungjawabkan, pencopotan keanggotaan ini mengindikasikan upaya menjegal kandidat penantang dan mengunci suara untuk petahana.
Ade menegaskan bahwa langkah panitia dan pengurus provinsi telah mencederai prinsip dasar organisasi. Prosedur penjatuhan sanksi yang diatur dalam AD/ART organisasi diabaikan begitu saja demi kepentingan kontestasi.
“Jika organisasi sebesar PMI saja tidak menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keterbukaan, bagaimana organisasi ini dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas?” cetus Ade.
Baca Juga:Hasil Survei Adidaya Institute Sebut Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Prabowo Subianto Capai 60,3 PersenRatusan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung Bedah Operasional IPAL Cisirung
Penyelenggaraan Musprov Dinilai Tertutup
Selain masalah pencopotan pengurus, transparansi pelaksanaan Musprov PMI Jawa Barat juga menjadi persoalan utama.
Tahapan pelaksanaan, jadwal resmi, hingga mekanisme pencalonan tidak dibuka secara transparan kepada seluruh pengurus daerah.
Penutupan akses informasi jadwal Musprov memunculkan dugaan kuat adanya pengaturan proses dan hasil pemilihan sebelum seluruh tahapan berjalan.
Seluruh pengurus daerah yang memiliki hak suara tidak mendapatkan perlakuan dan informasi yang setara. Ade menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak agar pemilihan berjalan adil dan kredibel.
“Ketiadaan transparansi jadwal dan aturan main Musprov menunjukkan ada upaya sistematis untuk membatasi partisipasi anggota,” tuturnya.