Jika mengalami kesulitan untuk mengajukan sanggahan secara mandiri atau daring, masyarakat dapat meminta pendampingan melalui DPRD, termasuk Komisi D.
“Kalau misalnya ada kesulitan untuk melakukan sanggahan secara pribadi atau online karena keterbatasan, bisa juga melalui DPRD Komisi D,” katanya.
Hailuki menegaskan, DPRD Kabupaten Bandung juga berkomitmen mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional. Dukungan tersebut mencakup pembangunan fasilitas pendidikan serta infrastruktur penunjang.
Baca Juga:Tragis! Niat Cari Kayu Bakar, Kakek 65 Tahun di Culamega Tasikmalaya Tewas Terpanggang di Kebun SendiriKemarau Panjang Cekik Warga Pesisir Tasikmalaya, 12.000 Liter Air Bersih Disalurkan
Untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bandung, DPRD telah mengalokasikan dukungan anggaran Rp 6 miliar untuk pembebasan jalan akses dan Rp 20 miliar untuk pembangunan tembok penahan tanah.
Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas sekitar tujuh hektare dengan kapasitas kurang lebih 500 siswa. Hailuki berharap pembangunan dapat dimulai pada 2027.
Sementara itu, untuk Sekolah Rakyat di Soreang yang berdiri di atas lahan milik Kementerian Sosial, DPRD turut mendorong perbaikan saluran air di kawasan permukiman sekitar guna mengantisipasi limpasan air ketika hujan.
Hailuki berharap, melalui akses pendidikan yang lebih baik dan pemberdayaan ekonomi orang tua, Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan keluarga.
“Para orang tuanya pun harus mendapatkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem dalam jangka waktu paling lambat lima tahun ke depan,” tuturnya.