JABAR EKSPRES – Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan jalur pendidikan formal dan nonformal untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS).
Namun, sebelum menentukan langkah penanganan, pemerintah daerah terlebih dahulu memverifikasi data hampir 22.000 anak yang tercatat belum mengakses pendidikan.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdik KBB, Makhatir Muhammad, mengatakan verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran data berbasis by name by address dengan melibatkan operator desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.
Baca Juga:Memperkuat Kepemimpinan Cartenz Tactical di Om Industri Tactical Lokal IndonesiaPameran Tuntas, Pelaku Usaha Jabar Catatatkan Transaksi Rp 453,23 Miliar
“Data itu nanti harus diperbarui oleh operator desa. Jadi, kita bisa mengetahui dari 22 ribu anak tersebut, berapa yang benar-benar masih berstatus ATS,” ujar Makhatir, Selasa (20/10/2026).
Langkah tersebut bertujuan memastikan kondisi faktual setiap anak yang masuk dalam pendataan ATS, mulai dari keberadaan domisili hingga status pendidikannya.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui anak yang masih tinggal di Bandung Barat, telah pindah, menempuh pendidikan di pesantren, atau benar-benar belum mengakses pendidikan.
“Data ATS yang menjadi acuan Disdik KBB bersumber dari pemerintah provinsi. Karena itu, pemutakhiran diperlukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa agar penanganan anak yang belum mengakses pendidikan lebih tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, operator desa memiliki peran penting karena mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk keberadaan anak dan status pendidikan mereka.
Berdasarkan data yang menjadi acuan Disdik KBB, jumlah ATS tercatat hampir 22.000 anak. Sementara itu, sekitar 19.000 anak disebut telah terakomodasi melalui program pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Meski demikian, angka tersebut masih perlu diverifikasi untuk memastikan jumlah anak yang benar-benar belum mengakses pendidikan serta menentukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Baca Juga:Dihadiri Ferry Maryadi hingga Imam Darto, Tracker Resmikan Head Quarter di Bandung, 400 Riders Ramaikan RidingUPI Sabet Tiga Penghargaan Kehumasan Nasional 2026, Rektor: Ini Apresiasi untuk Insan Humas
“Setelah pendataan selesai, kami akan memetakan kebutuhan pendidikan setiap anak. Mereka yang masih memungkinkan mengikuti pendidikan formal akan diarahkan kembali ke sekolah, sedangkan anak yang menghadapi kendala tertentu dapat menempuh jalur pendidikan nonformal,” jelasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Disdik KBB mengoptimalkan 43 PKBM dan satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di wilayah Bandung Barat. Lembaga tersebut menyediakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai jenjang pendidikan yang dibutuhkan.