JABAR EKSPRES – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).
Berdasarkan pantauan Jabar Ekspres di lokasi, puluhan mahasiswa mengenakan almamater dan membawa atribut aksi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, dugaan represivitas aparat, evaluasi program pemerintah, hingga pembangunan.
Presiden Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas), Muamar Baasir, mengatakan aksi tersebut digelar oleh Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pasundan bersama sejumlah pimpinan fakultas untuk menyuarakan tuntutan yang mereka rangkum dalam konsep Panca Cipta.
Baca Juga:Cegah Kejahatan Sejak Dini, Kapolres Tasikmalaya Turun ke Jalan Sosialisasikan Call Center 110Karhutla Gunung Lawu dan Sumbing, Gubernur Ahmad Luthfi Terus Upayakan Pemadaman
“Kami di sini dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pasundan bersama dengan beberapa pimpinan fakultas yang lain, menyuarakan tentang Panca Cipta yang sudah kami gaungkan sebagai hal yang harus diciptakan oleh kabinet Prabowo-Gibran untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia,” katanya di lokasi aksi.
Muamar menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dalam aksi tersebut. Isu-isu itu meliputi kondisi ekonomi, pendidikan, sikap aparat, evaluasi kebijakan pemerintah, serta arah pembangunan nasional.
Menteri Kajian Aksi Strategis BEM Unpas, Aria Rangga Saputra, menambahkan bahwa berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan dan program pemerintah diperlukan agar pelaksanaannya benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dalam sektor ekonomi, Aria menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang disebutnya telah mencapai kisaran Rp18.000. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi berkaitan dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa turut mempertanyakan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, terutama terkait keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara.
“Terus terkait dengan transparansi APBN 2026, bagaimana terkait dengan pendapatan dengan pembelanjaan itu sangatlah kontra. Itu juga menjadi persoalan,” ujar Aria.
Baca Juga:Rawat Sejarah Perjuangan HMI, MD KAHMI Tasikmalaya Anugerahkan Penghargaan Kehormatan kepada Dua TokohDua Rumah dan Kandang Ternak di Tasikmalaya Ludes Terbakar, 12 Ekor Domba Mati Terpanggang
Di sektor pendidikan, ia menyoroti persoalan fasilitas pendidikan yang dinilai masih belum memadai. Ia juga mempertanyakan pelaksanaan sejumlah program pendidikan pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan program pengembangan perguruan tinggi.