‘’Gaya komunikasi ‘merasa paling pintar’ ini sangat destruktif bagi iklim kerja antar-OPD dan berpotensi memicu kesewenang-wenangan dalam alokasi APBD, dan merusak visi misi yang telah di cita-citakan,” jelas Asep.
Ancam Gelombang Protes Aksi Massa
Peringatan tegas dialamatkan kepada Bapelitbangda KBB agar tidak mengabaikan hak-hak dasar warga. Jika pola penataan anggaran secara sepihak terus berjalan tanpa mematuhi aturan hukum, gelombang penolakan dari warga dinilai tidak bisa dihindari.
“Kami ingatkan dengan tegas: keterbatasan fiskal bukan legitimasi untuk menghapus program rakyat tanpa mekanisme hukum yang benar,’’ ujarnya.
Baca Juga:Klaim Damai Tidak Hentikan Pengusutan Kasus Penipuan Catering Rp1 Miliar di Kab. CirebonPolda Jabar Usut Dugaan Penipuan Catering yang Cirebon Dilakukan Suami Anggota DPRD Kab. Cirebon
‘’Bapelitbangda terus memotong dan mengeliminasi hak-hak dasar rakyat secara sepihak, jangan salahkan jika gelombang protes dan aksi massa masyarakat Bandung Barat akan tumpah ke jalan kapan saja demi menuntut keadilan anggaran!” tutur Asep. (yan).