JABAR EKSPRES – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan beras khusus berlabel beras fortifikasi.
Disampaikan seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa, pelaksanaan program MBG justru akan memanfaatkan beras premium.
“Beras premium itu bisa untuk dipakai untuk MBG juga,” ujarnya, mengutip ANTARA, Rabu (30/9/2026).
Baca Juga:Sumur Mengering, Warga Bojonggambir-Tasikmalaya Rela Antre Demi Air BersihPenerapan Harga Saham Rp1 Bukan Pemicu Anjloknya IHSG, Benarkah?
Hal itu, kata dia, dilakukan sebagaimana arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Adapun nantinya, Rizal menyebut bahwa beras premium yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Program MBG itu menggunakan identitas Beras Kita Premium, yang sebelumnya berlabel beras SPHP premium.
“Kalau beras MBG sesuai arahan Pak Mentan maupun Pak Menko, tetap menggunakan beras premium. Packaging-nya seperti ini, jadi Beras Kita Premium,” tuturnya.
Selain itu, ia juga tidak merinci volume beras premium yang akan dialokasikan secara khusus untuk MBG, waktu mulai penyaluran, maupun mekanisme distribusinya kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rizal menjelaskan beras premium yang diproduksi Bulog merupakan produk komersial dan tidak menggunakan beras dalam skema pelayanan publik atau public service obligation (PSO).
Pemerintah pada awal September 2026 telah menyepakati penggunaan identitas Beras Kita untuk produk beras pemerintah, yakni Beras Kita Medium dan Beras Kita Premium.
Beras Kita Medium menjadi identitas baru beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sedangkan Beras Kita Premium merupakan produk premium Bulog.
Baca Juga:PKP Kebut Perbaikan Rutilahu di Jakarta Lewat Bedah RumahTahan BI-Rate, Ekonom Yakini Sektor Riil Tetap Berjalan
Kemasan Beras Kita Medium dan Beras Kita Premium dijadwalkan diluncurkan pada 20 Oktober 2026.
Bulog menyatakan Beras Kita Premium dipasarkan tanpa subsidi, berbeda dengan Beras Kita Medium yang digunakan dalam program pemerintah.
Secara terpisah, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman pada 15 September menegaskan beras fortifikasi secara umum bukan pengganti beras premium, melainkan pangan khusus yang ditujukan bagi kelompok rentan, antara lain balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat miskin.
Badan Pangan Nasional juga tengah memperketat pengawasan beras fortifikasi setelah menemukan produk dengan klaim kandungan gizi yang tidak sesuai hasil pemeriksaan laboratorium.