Menurut Asep, persoalan kesehatan dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan ekonomi keluarga ketika penyakit terlambat ditangani.
Bukan hanya biaya pengobatan yang menjadi persoalan. Ketika anggota keluarga harus menjalani perawatan, anggota keluarga lainnya sering kali harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi.
“Pengobatan pasien mungkin bisa di-cover BPJS, tapi kan tidak dengan keluarga yang mendampingi. Ini juga bisa menjadi pemicu adanya potensi kemiskinan baru akibat usaha mencari penghasilan menjadi terganggu,” ujarnya.
Baca Juga:Longsor Tengah Malam di Salawu Tasikmalaya Putus Saluran Irigasi Cibiuk, Tagana Ingatkan Zona RawanKemantapan Jalan Tasikmalaya Naik, Bupati Cecep: Tembus 70 Persen Akhir Tahun Ini!
Karena itu, pemeriksaan kesehatan sejak dini dinilai penting untuk mencegah persoalan kesehatan berkembang menjadi beban ekonomi keluarga.
Sektor infrastruktur juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Pemkab Tasikmalaya saat ini terus menggenjot pembangunan jalan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Asep menjelaskan, jalan bukan sekadar persoalan fisik. Infrastruktur yang baik akan menentukan seberapa mudah masyarakat bergerak, bekerja, berdagang dan mendistribusikan hasil produksi.
Sebaliknya, konektivitas yang buruk membuat biaya transportasi dan distribusi meningkat. Kondisi tersebut dapat menekan produktivitas masyarakat.
“Cicing euweuh gawe (diam diri tanpa bekerja) otomatis tidak ada pendapatan sehingga potensi kemiskinan semakin nyata,” katanya.
Menurut Asep, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah merupakan bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih produktif sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas.
Asep menegaskan, kemiskinan merupakan persoalan kompleks sehingga tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah.
Baca Juga:Kerja Sama Perikanan RI-China Buka 669 Lapangan Kerja di Perairan ArafuraKemantapan Jalan Tasikmalaya Naik, Bupati Cecep: Tembus 70 Persen Akhir Tahun Ini!
Pendidikan harus berjalan bersama sektor kesehatan. Infrastruktur harus menopang aktivitas ekonomi. Data sosial harus menjadi dasar penentuan sasaran program.
Karena itu, ia berharap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mampu menjadi ruang untuk menyatukan berbagai program tersebut.
“Jangan sampai perangkat daerah bekerja dengan targetnya masing-masing, sementara persoalan yang dihadapi masyarakat bersifat lintas sektor,” ungkapnya.
Bagi Pemkab Tasikmalaya, strategi pengentasan kemiskinan bukan sekadar bagaimana mengurangi angka kemiskinan hari ini. Lebih jauh, intervensi diarahkan untuk memastikan masyarakat memiliki pendidikan, kesehatan, akses dan kesempatan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan. (Hen)