JABAR EKSPRES – Bagi peserta yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, mengetahui cara pindah BPJS Kesehatan mandiri ke PBI menjadi hal penting.
Terlebih bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, atau tidak lagi mampu membayar iuran kepesertaan secara rutin.
PBI atau Penerima Bantuan Iuran merupakan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:Apakah Foto KTP Bisa Diganti? Ini 3 Kondisi yang Diperbolehkan DukcapilTips Melindungi AC Mobil dari Paparan Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau
Karena iuran peserta PBI ditanggung pemerintah, masyarakat yang memenuhi kriteria tidak perlu membayar iuran bulanan secara mandiri.
Namun, perpindahan dari peserta BPJS Kesehatan mandiri ke PBI tidak bisa dilakukan secara langsung hanya dengan datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ada proses pendataan, verifikasi, dan penetapan yang harus dilalui terlebih dahulu.
Syarat Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI
Sebelum mengajukan perubahan status kepesertaan, masyarakat perlu memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonominya memenuhi ketentuan.
Sejumlah dokumen yang perlu disiapkan antara lain:
- Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
- KTP elektronik pemohon dan anggota keluarga yang akan didaftarkan.
- Kartu atau bukti kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) apabila diminta oleh pemerintah daerah.
- Data kesejahteraan sosial yang menunjukkan kondisi ekonomi keluarga sesuai kriteria yang ditetapkan.
- Dokumen pendukung lain apabila diperlukan dalam proses verifikasi.
Hal yang paling penting adalah memastikan data keluarga tercatat dalam basis data sosial yang menjadi dasar penetapan penerima PBI.
Apakah Harus Terdaftar di Data Sosial Pemerintah?
Masyarakat yang ingin menjadi peserta PBI perlu masuk dalam pendataan pemerintah dan memenuhi kriteria penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mengetahui status data kesejahteraan sosial, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah atau menanyakannya kepada pemerintah desa/kelurahan maupun Dinas Sosial setempat.
Jika data belum tercatat atau terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan usulan perbaikan atau pendataan sesuai mekanisme yang tersedia di daerah masing-masing.
Proses tersebut tidak otomatis membuat seseorang menjadi peserta PBI.
Baca Juga:Jangan Lupa! Apply Lamaran Rekrutmen KAI 2026 Dibuka Mulai Hari iniBandara Kertajati Siap Jadi Alternatif Penerbangan Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau
Data yang diajukan harus melalui proses verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan.