JABAR EKSPRES – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas presiden, tampaknya semakin menjadi sorotan.
Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa pihaknya juga turut mengawasi progeam MBG hingga ke daerah.
Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan secara efisien. “Sekarang untuk memastikan program itu menjadi efisien Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi,” ujarnya, dikutip Jumat (4/9/2026).
Baca Juga:Soal Proyek Panas Bumi Gunung Ungaran, Pemprov Jateng Siap Jembatani Aspirasi WargaProduksi Padi Jateng Capai 6,69 Juta Ton, Ahmad Luthfi Optimistis Bisa Penuhi Targat
Untuk itu, lanjut Menkeu, saat ini serumah pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga turun ke daerah untuk mengawasi dapur MBG.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus skenarionya ke depan untuk MBG,” sambungnya.
Menkeu Purbaya mengatakan bahwa program MBG yang anggarannya semula mencapai Rp300 triliun per tahun terus berkurang, yaitu sempat Rp260 triliun, kemudian turun lagi menjadi Rp240 triliun.
Ke depannya, kata dia, akan terus dilakukan efisiensi dan diharapkan dapat di bawah Rp200 triliun per tahun, dan kondisi ini juga sudah didiskusikan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
“Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan terus mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola perbaikan program prioritas peningkatan gizi nasional tersebut.
Ia memastikan anggaran tahun 2027 dapat mencapai target pemenuhan gizi nasional untuk menjangkau 72,4 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Baca Juga:OJK Bakal Perkuat Kontribusi Sektor Keuangan, Demi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional?Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Terbaru "On Schedule" atau Mandek?
Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Menteri Keuangan nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tanggal 7 Mei 2026, total anggaran tahun 2027 untuk BGN sebesar Rp240,2 triliun.
“Anggaran tersebut terdiri dari program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen). Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional,” paparnya.