JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Kota Cimahi, Fitriyani Anggelina Silaban, meminta PT Cipta Aneka Pangan Prima (CAPP) menyiapkan penjelasan secara lengkap dan berbasis administrasi menyusul inspeksi mendadak (sidak) DPRD Kota Cimahi ke perusahaan tersebut, Senin (24/8/2026).
Fitriyani menilai, penjelasan dari pihak perusahaan penting untuk memastikan persoalan yang muncul setelah adanya sejumlah pengaduan masyarakat dapat dilihat secara berimbang.
Karena itu, ia menyarankan agar PT CAPP menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Baca Juga:Aliansi Anak Bangsa Tasikmalaya Serukan Persatuan dan Tolak ProvokasiinDrive Luncurkan SIAGA di Bandung, Perkuat Respons Keselamatan Pengemudi dan Penumpang
Sidak DPRD Kota Cimahi dilakukan ke PT CAPP yang berlokasi di Jalan Gempol Sari, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan setelah DPRD menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas perusahaan.
Persoalan yang menjadi perhatian DPRD tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Sejumlah aspek lain turut disorot, mulai dari perizinan, pembangunan, pengelolaan lingkungan, hingga hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar.
Dalam diskusi bersama pimpinan PT CAPP, Fitriyani yang juga Ketua DPC PPP Kota Cimahi menyampaikan agar pihak perusahaan dapat memberikan jawaban yang didukung administrasi secara lengkap.
Menurutnya, DPRD Kota Cimahi juga perlu memberikan ruang kepada pihak perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung agar informasi yang diterima tidak hanya berasal dari satu pihak.
“Apa salahnya, nanti kita panggil juga PT CAPT setelah kunjungan ini kita agendakan memanggil panggil ke kantor DPRD supaya berimbang dengan penjelasan masyarakat yang kemarin disampaikan,” kata Fitriyani dalam diskusi bersama pimpinan PT CAPT, Senin (24/8/26).
Fitriyani menegaskan, pemanggilan ke DPRD nantinya menjadi kesempatan bagi PT CAPP untuk menjelaskan persoalan yang dipersoalkan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Ia mengatakan, penjelasan tersebut akan lebih kuat apabila disertai dokumen dan administrasi yang lengkap. Dengan begitu, DPRD dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Baca Juga:Semarak Kemerdekaan 2026, Pangdam III/Siliwangi Dorong Penguatan Kemanunggalan TNI dan RakyatBongkar Kasus Penipuan Online, 12 Orang Tersangka Berhasil Diciduk Polda Jabar
“Kalau sekarang bisa dijawab silakan, tapi kalau nanti memberikan jawaban tentang administrasi yang lengkap begitu jauh lebih baik itu pendapat dari saya,” tukasnya.
Langkah Fitriyani tersebut menempatkan aspek keseimbangan informasi sebagai bagian penting dalam tindak lanjut sidak DPRD. Aduan masyarakat tetap menjadi dasar perhatian, namun penjelasan perusahaan juga perlu didengar dan diuji melalui dokumen administrasi yang relevan.