JABAR EKSPRES – Persoalan infrastruktur dasar, drainase, hingga sampah kembali menjadi sorotan di Kota Cimahi. Anggota DPRD Kota Cimahi dari Dapil 1 Fraksi PKS, Rika Lis Indarti, meminta pemerintah daerah tidak lagi menangani persoalan tersebut secara parsial.
Menurut Rika, persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat menggelar Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Kampung Cileuweung RT 03 RW 12, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Senin (24/8/2026).
Reses tersebut diikuti sekitar 300 warga. Dalam kesempatan itu, Rika menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat, terutama mengenai kondisi infrastruktur dan lingkungan.
Baca Juga:Semarak Kemerdekaan 2026, Pangdam III/Siliwangi Dorong Penguatan Kemanunggalan TNI dan RakyatBongkar Kasus Penipuan Online, 12 Orang Tersangka Berhasil Diciduk Polda Jabar
Sejumlah warga mengeluhkan kerusakan jalan setapak, akses jalan di kawasan perumahan, hingga kondisi drainase yang dinilai belum mampu mengalirkan air secara optimal.
Persoalan tersebut dikhawatirkan semakin parah saat hujan turun karena saluran air yang tidak berfungsi maksimal berpotensi menimbulkan genangan.
Tak hanya infrastruktur, masalah sampah juga menjadi keluhan warga. Sampah yang menumpuk dan masuk ke saluran air membuat sejumlah gorong-gorong mudah tersumbat. Kondisi ini kemudian memperburuk persoalan drainase di lingkungan permukiman.
“Masyarakat memfokuskan keluhannya pada masalah infrastruktur dan sampah. Gorong-gorong mendominasi masalah ini karena kerap tersumbat akibat masih ada akumulasi sampah yang tidak terkelola dengan baik. Ini perpaduan masalah yang saling berkaitan dan harus segera diselesaikan,” ujar Rika.
Rika menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis. Menurutnya, infrastruktur dasar yang tidak dirawat secara rutin pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pola penanganan sementara maupun tambal sulam. Sebab, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Karena itu, Rika mendorong adanya langkah terpadu dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Baca Juga:Hadirkan Rasa Tenang, Sumarjo Fokus Jalani Pengobatan Stroke Berkat JKNMoxy Bandung Hadirkan Promo Stay Longer Feel Better, Liburan Makin Nyaman dengan Benefit Eksklusif
Kolaborasi tersebut, kata dia, perlu melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi.
“Masalah ini butuh tindakan kolaboratif yang terintegrasi. Harus ada sinergi konkret antara Dinas PUPR, DPKP, serta DLH. Semua instansi ini harus turun bersama dan bergerak cepat,” tegasnya.