Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai lebih dari Rp6 triliun.
Rincian kebutuhan anggaran tersebut meliputi Kementerian Pertanian sebesar Rp2,6 triliun untuk memperbaiki sawah dan perkebunan yang rusak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp1,5 triliun untuk memulihkan puluhan ribu hektare tambak udang dan ikan.
Kementerian Agama sebesar Rp4,8 triliun untuk renovasi pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah terdampak, serta Kementerian UMKM sekitar Rp600 miliar guna mendukung pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca Juga:Panda Bonds Perluas Disversifikasi Pembiayaan RI, Benarkah?Milangkala Tasikmalaya Diserbu Warga, Ratusan UMKM Raup Berkah di Tengah Pesta Rakyat
“Yang keempat ini saya memohon totalnya lebih kurang Rp6 triliun. Itu mohon di-approve. Memang ada masalah-masalah dokumen yang harus dilengkapi secara administrasi. Kalau bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan K/L tersebut dan ditransfer. Jika sudah ditransfer, maka kami nanti, saya sebagai Kasatgas, akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi bencana,” tegas Tito.
Selain itu, pertemuan kedua menteri turut membahas anggaran pembangunan infrastruktur daerah, termasuk di Papua, yang akan diarahkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pembangunan infrastruktur daerah dan Papua dirancang secara lebih tepat sasaran tanpa mengganggu kredibilitas fiskal. Dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan, sementara kebutuhan tambahan lainnya disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala,” kata Purbaya.