JABAR EKSPRES — Para relawan yang tergabung dalam Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Banjar menggelar audiensi dengan Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono, di Balai Kota Banjar, Kamis (9/7/2026). Audiensi yang dihadiri belasan orang pengurus paguyuban dari empat kecamatan se-Kota Banjar itu bertujuan menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan serta menyuarakan sembilan tuntutan terkait keberlanjutan program tersebut.
Paguyuban Relawan MBG Kota Banjar merupakan wadah para relawan yang bergerak di 4 Kecamatan se-Kota Banjar untuk mendukung suksesnya program MBG, khususnya dalam aspek distribusi, pemantauan, dan edukasi gizi kepada masyarakat dan sekolah penerima manfaat.
Ketua Paguyuban Relawan MBG Kota Banjar, Muhsorin, dalam audiensi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjar atas dukungan terhadap program MBG. Ia juga melaporkan sejumlah kendala yang dihadapi relawan di lapangan selama tahun 2025-2026, terutama terkait kondisi libur yang tidak diikuti dengan penyaluran MBG.
Baca Juga:Co,ma Coffee Matter Hadirkan Deretan Menu Baru, Butter Tteok Empat Varian Andalan Pecinta Bakery di BandungRebranding Jadi Alaiya, Ratri Wijaya Hadirkan Daily Wear Nyaman dan Ajak UMKM Lokal Naik Kelas
“Sebelumnya meskipun libur, banyak skema untuk penyaluran MBG. Namun kini kami sebagai relawan menjadi beban sebagai ujung tombak,” ujar Muhsorin.
Ia menambahkan bahwa banyak pihak yang ingin menghentikan program MBG, namun pihaknya berkomitmen program ini harus terus dilanjutkan tanpa alasan apapun. Muhsorin Kamil juga berharap Wali Kota dapat menyampaikan aspirasi para relawan ke pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Paguyuban Relawan MBG membawa sembilan tuntutan yang disepakati secara bulat oleh seluruh peserta konsolidasi. Kesembilan tuntutan itu meliputi dukungan kepada Presiden untuk melanjutkan Program MBG, mendukung pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam program MBG, mendukung evaluasi sistem MBG secara menyeluruh, serta menuntut kepastian hukum pelaksanaan program MBG.
Selain itu, para relawan juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperhatikan 1,3 juta pekerja yang kehilangan nafkah akibat penghentian operasional dapur MBG, menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja dapur MBG, serta menuntut perubahan nomenklatur pekerja dapur MBG dari relawan menjadi tenaga kerja. Tuntutan lainnya adalah meminta BGN memperhatikan mitra BGN dan mengajak seluruh elemen bangsa merajut persatuan serta mendukung implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjar Ir H Sudarsono menyatakan bahwa pemerintah kota konsisten mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan tidak perlu ada tuntutan dari bawah karena mekanisme di tingkat bawah sudah berjalan sebagaimana mestinya.