“Jangan sampai yang menjadi korban justru karyawan dari perusahaan penyedia sekuriti,” tutur Mulya.
Dia pun mendorong agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan maupun penyedia tenaga kerja di daerah.
“Harusnya Dinas Tenaga Kerja memiliki data tenaga kerja, termasuk perjanjian kerjanya dan jumlah karyawannya,” ucap Mulya.
Baca Juga:Tiga Rumah di Cisayong Tasikmalaya Ludes Terbakar, Satu Warga Meninggal DuniaBBM B50 Siap Diterapkan di Semua Sektor, Benarkah?
Mulya menyampaikan, pengawasan perlu dilakukan karena tenaga kerja secara aturan dilindungi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
“Keputusan manajemen perusahaan juga harus dihormati selama dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Bas)