“Kami mendukung program SSK ini sepanjang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Namun, Pemprov harus memperjelas dasar kerja sama, kepastian pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu, sumber anggaran, serta bentuk pertanggungjawabannya agar memiliki dasar hukum yang jelas,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemprov Jabar untuk bertanggung jawab penuh dalam memastikan setiap kebijakan pendidikan berjalan sesuai amanat undang-undang.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar akan terus mengawal ketat pelaksanaan SPMB 2026 ini agar tidak ada lagi diskriminasi dan hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tetap terjamin,” pungkasnya.(son)