Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan intervensi agar kondisi tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan peningkatan mutu pendidikan.
“Bagaimana usaha ataupun intervensi dari pemerintah, untuk menyesuaikan kondisi itu. Karena tuntutan masyarakat kan ingin terus meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, kualitas pendidikannya di antaranya untuk mencapainya itu dengan sarana prasarana,” ucap Juli.
Ia menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran, tetapi juga membutuhkan dukungan delapan standar pendidikan. Salah satunya adalah standar sarana dan prasarana.
Baca Juga:Kekeringan Kembali Terjang Nanggung Bogor, 512 Warga Terdampak Krisis Air BersihPolres Tasikmalaya Turun Tangan Percantik Alun-Alun Singaparna, Gaungkan Semangat Indonesia Asri
“Harus ada delapan standar. Dan satu dari standar itu adalah standar prasarana. Sarana prasarana itu mulai dari bangunan, lahan, alat-alat. Terus bagaimana kontribusi dari apa, proses pembelajaran, nah itu mah sudah standar lain lah,” jelasnya.
Juli menambahkan, aspek sarana dan prasarana mencakup ketersediaan lahan serta berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.
“Sarana prasarana itu lahan, terus alat-alat penunjang pendidikan, itu sarana prasarana,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan, persoalan paling krusial yang dihadapi Kota Cimahi saat ini adalah sulitnya melakukan pengembangan lahan sekolah.
“Di Cimahi itu yang sangat sekali lagi, jadi yang sangat riskan itu tidak bisa pengembangan lahan,” kata Juli.
Menurutnya, apabila pemerintah harus melakukan pembebasan lahan, biaya yang dibutuhkan akan sangat besar mengingat tingginya harga tanah di wilayah perkotaan.
“Perluasan lahan berarti kalaupun harus pembebasan lahan kan tentu biaya yang cukup tinggi. Apa, AJB ataupun appraisal Kota Cimahi itu sudah per meter, tidak lagi satu tumbak di open,” ungkapnya.
Baca Juga:Mahasiswa Ditemukan Tewas di Semak-semak Ciseeng, Polisi Masih Selidiki Penyebab KematianTasikmalaya Jadi Tuan Rumah Jambore Nasional Overlanding 2026, Usung Misi Sosial dan Lingkungan
Dia menambahkan, tingginya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga menjadi faktor yang membuat pengadaan lahan sekolah membutuhkan anggaran besar.
“Juli menerangkan juga terkait NJOP-nya akan sangat tinggi bila harga jual yang harus dibeli. Sehingga kalau pengadaan lahan pun memang cukup,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan lahan pendidikan. Salah satunya melalui pengadaan lahan untuk pengembangan SMP Negeri 15 Cibeber.
“Walaupun memang kita berusaha pernah mengadakan lahan di SMPN 15 Cibeber itu kita mengadakan lahan. Pembelian lahan itu tahun 2025 sudah terlaksana,” ungkap Juli menutup. (Mong)