“Kami melakukan pendataan bersama aparatur kewilayahan karena mereka yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Data tersebut kemudian disinkronkan dengan Dapodik, selanjutnya PKBM melakukan kunjungan langsung kepada anak-anak yang terindikasi tidak sekolah agar mereka kembali melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Nana, upaya tersebut merupakan bagian dari strategi Pemkot Cimahi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat sekaligus memperluas akses pendidikan.
Selain melakukan pendekatan kepada anak-anak yang putus sekolah, Pemkot Cimahi juga memberikan dukungan melalui bantuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan berupa alat tulis dan kebutuhan belajar lainnya bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan ekonomi.
Baca Juga:Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Bali, Dewan Komisaris Tinjau IT ManggisBupati Cecep Ajak Warga Viralkan Truk ODOL, Pemkab Tasikmalaya Perketat Pengawasan Demi Jalan Tahan Lama
“Kami tidak ingin ada anak di Kota Cimahi yang tidak sekolah. Untuk membantu mereka, pemerintah setiap tahun memberikan bantuan alat tulis dan kebutuhan belajar lainnya bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.
Nana menjelaskan, penyebab anak putus sekolah tidak selalu berkaitan dengan faktor ekonomi. Dalam sejumlah kasus, faktor keluarga maupun tuntutan pekerjaan turut memengaruhi keputusan mereka untuk berhenti bersekolah. Karena itu, sistem pembelajaran di PKBM yang lebih fleksibel dinilai menjadi solusi bagi mereka yang harus bekerja sambil tetap menempuh pendidikan.
“PKBM memiliki keunggulan karena jadwal belajarnya lebih fleksibel. Ada peserta didik yang bekerja terlebih dahulu, kemudian mengikuti kegiatan belajar sesuai jadwal yang tersedia,” jelasnya.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan nonformal saat ini juga terus mengalami peningkatan. Pemerintah pusat maupun daerah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari perangkat pembelajaran digital, laptop, hingga program revitalisasi gedung dan fasilitas pendidikan.
“Seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Tujuannya sama, yakni memastikan anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan yang layak,” tuturnya.
Berdasarkan hasil pendataan terbaru, jumlah anak putus sekolah di Kota Cimahi tercatat mencapai 775 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 710 anak telah terverifikasi dan menjadi sasaran program pengembalian ke bangku pendidikan.
“Sebagian besar sudah terverifikasi dan terus kami dorong agar kembali bersekolah. Harapan kami, pada tahun ajaran baru seluruh anak yang terdata dapat kembali melanjutkan pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan,” jelas Nana.