Sebagai langkah perbaikan, IAW merekomendasikan BPK Perwakilan Jawa Barat memperluas audit pada proyek lain dengan indikasi vendor berlapis atau pemecahan paket. Langkah ini penting untuk memastikan pembongkaran sistem berlangsung secara menyeluruh.
Di sisi eksekutif, Gubernur Jawa Barat diminta mengevaluasi total kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan mewajibkan verifikasi rantai pasok hingga distributor utama.
Audit ulang proyek perbaikan tanggul IPAL senilai Rp5 miliar juga diperlukan untuk menelusuri kegagalan pekerjaan tahun 2023.
Baca Juga:Disdik Cimahi Terapkan Larangan Bawa HP ke Sekolah, Tindak Lanjut Arahan Gubernur JabarPembahasan LKPJ Gubernur Dimulai di Sumedang oleh Komisi II DPRD Jabar
Penguatan pengawasan internal harus dilakukan melalui Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan audit menyeluruh terhadap proyek DLH Tahun Anggaran 2025.
Fokus diarahkan pada proyek multi paket guna mendeteksi potensi splitting contract yang selama ini luput.
Sementara itu, DPRD Jawa Barat didorong menggunakan hak angket atau interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban gubernur serta kepala DLH atas temuan awal BPK.
“Langkah ini menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas penggunaan APBD berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” imbuh Iskandar.
“Tata kelola tidak dimulai dari proyek besar yang gemerlap, tapi dari proyek kecil yang jujur,” pungkasnya. (Bas)