JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya peningkatan kapasitas pendidikan dengan menambah rombongan belajar (rombel) di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi kebutuhan siswa yang terus meningkat sekaligus mengatasi kepadatan di sejumlah sekolah negeri.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar pada tahun 2026. Dana ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama penambahan ruang kelas baru serta pembangunan unit sekolah baru.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pembangunan ruang kelas menjadi prioritas utama tahun ini. Menurutnya, ketersediaan ruang belajar yang memadai merupakan kunci keberhasilan penerapan sistem pembelajaran dua shift di sekolah-sekolah negeri.
Baca Juga:Ribuan Hektar Sawah di Bandung Barat Rawan Kekeringan, Infrastruktur Air Jadi Biang MasalahLima Jabatan Strategis Kosong, DPRD Bandung Barat Wanti-wanti Kinerja Pemerintahan
“Fokus kami tahun ini adalah mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Ini penting agar sistem dua shift bisa berjalan secara optimal,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (4/5/2026).
Sejumlah proyek pembangunan pun telah mulai berjalan. Di antaranya pembangunan SD Bojongloa serta SMP Negeri 75 yang akan menjadi sekolah baru untuk menampung peserta didik. Selain itu, pemerintah kota juga merancang penambahan SMP negeri di enam kecamatan yang saat ini masing-masing hanya memiliki satu sekolah negeri.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan di Kota Bandung. Dengan penambahan sekolah dan rombel, diharapkan tidak lagi terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit.
Di sisi lain, Farhan juga mengimbau masyarakat agar lebih fleksibel dalam memilih sekolah saat proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia meminta orang tua dan siswa tidak hanya terpaku pada satu pilihan sekolah.
“Kami berharap masyarakat bisa mempertimbangkan beberapa opsi sekolah. Dengan begitu, distribusi siswa bisa lebih merata dan tidak menumpuk di satu tempat saja,” katanya.
Lebih lanjut, Farhan menegaskan bahwa mulai tahun ini seluruh sekolah negeri tingkat SD dan SMP di Bandung hanya diperbolehkan menerapkan maksimal dua shift pembelajaran. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan masa transisi hingga 2028.