Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi IV, Nur Djulaeha, menyebut indikasi pelanggaran dalam kasus ini cukup kuat, terutama melihat besarnya nilai kerugian dan minimnya progres pembangunan.
“Nilai kerugian sangat besar, dan sebagian konsumen bahkan sudah melunasi. Tapi pembangunan tidak berjalan. Ini bukan sekadar keterlambatan biasa,” ujarnya.
Menurut Nur, persoalan ini tidak terletak pada aspek perizinan semata. Proyek tersebut diketahui sudah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), namun pelaksanaannya jauh dari komitmen yang seharusnya.
Baca Juga:AussieBanget Corner Hadir di Telkom University, Dubes Rod Brazier Dorong Kolaborasi Pendidikan RI–AustraliaRoaMAX Haji Telkomsel Bikin Jemaah Jawa Barat Lebih Tenang, Kuota Tembus 42GB dan Akses 5G di Tanah Suci
“Yang menjadi masalah adalah tanggung jawab pengembang. Ada indikasi kuat menghindar, sulit dihubungi, dan tidak menunjukkan itikad menyelesaikan kewajiban,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys. Ia menilai terdapat anomali serius antara kelengkapan izin dengan kondisi riil di lapangan.
“Izin untuk ratusan unit sudah terbit, uang konsumen sudah masuk miliaran rupiah, tapi fisik pembangunan hampir tidak ada. Ini jelas tidak wajar,” tegasnya.
Pither menegaskan, DPRD tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut tanpa kejelasan. Pihaknya memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pengembang untuk hadir dan memberikan penjelasan.
“Kami beri kesempatan terakhir. Jika tidak ada itikad baik, maka kasus ini akan kami dorong ke ranah hukum,” pungkasnya. (Wit)