JABAR EKSPRES – Para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas menyatakan pada prinsipnya mendukung rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Namun, mereka berharap pemerintah memastikan penataan dan kejelasan nasib pedagang diselesaikan terlebih dahulu sebelum proyek berjalan.
Ketua Forum PKL Cicadas, Suherman, menegaskan bahwa tidak benar jika ada anggapan dari pihak luar bahwa PKL menolak BRT. Menurutnya, para pedagang sepakat dengan program tersebut, selama ada kepastian penanganan bagi seluruh pedagang yang terdampak.
“Sepakat, tapi sebelum BRT berdiri, bereskan dulu PKL. Itu yang kami minta,” ujarnya saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Kuliah S2 Sambil Kerja, MM UM Bandung Sasar Alumni Aktif dengan Skema BeasiswaProdusen AMDK Lokal TGM99 Tawarkan Kemasan Lengkap dan Peluang Maklon
Ia menyebutkan, arahan dari Wali Kota Bandung sebelumnya juga menyoroti kawasan Cicadas sebagai salah satu titik yang membutuhkan penanganan khusus. Hal ini dinilai penting karena kompleksitas jumlah dan kondisi pedagang di lokasi tersebut.
Meski demikian, Suherman mengaku hingga saat ini para pedagang belum benar-benar dilibatkan secara menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang terjadi dinilai masih terbatas pada pertemuan informal dengan sejumlah dinas, tanpa menghasilkan keputusan konkret.
“Kalau mau, undang kami secara resmi. Libatkan seluruh pedagang atau perwakilannya. Jangan putus nyambung, jadi membingungkan di lapangan,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi di mana aparat pelaksana di lapangan, seperti kepala dinas dan Satpol PP, kerap menjadi pihak yang menerima keluhan pedagang, padahal mereka hanya menjalankan tugas.
Menurutnya, dialog langsung dengan wali kota akan lebih efektif untuk mencari solusi. Ia berharap pemerintah dapat memahami karakter dan kondisi sumber daya manusia (SDM) para pedagang, termasuk dalam hal komunikasi dan penyampaian aspirasi.
Selama ini, Forum PKL Cicadas mengaku berupaya meredam potensi konflik internal, terutama saat proses pendataan pedagang berlangsung. Perbedaan data antara dinas koperasi, pihak BRT, dan database lapangan sempat memicu ketegangan.
“Pendataan itu bisa jadi konflik karena datanya beda-beda. Kami harus cocokkan satu per satu selama tiga bulan,” ungkapnya.
Baca Juga:Ditabrak Brio hingga Terpental ke Jalur Lawan, Dua Pemotor Tewas di Kemang BogorDiduga Keracunan MBG dari Posyandu, Warga Pasir Tanjung Bogor Ramai-ramai Datangi Klinik Terdekat
Ia juga mengaku tidak mendapatkan dukungan operasional selama proses tersebut, bahkan harus mengeluarkan biaya pribadi untuk kebutuhan administrasi.