Terkait jumlah pedagang, data terbaru mencatat sekitar 560 PKL di kawasan Cicadas, menurun dari sebelumnya 602 pedagang. Suherman menegaskan pentingnya akurasi data agar tidak ada pedagang yang terlewat dari skema penataan maupun kompensasi.
“Saya khawatir kalau ada satu saja yang tidak tercatat dan tidak dapat kompensasi, nanti timbul prasangka. Itu yang ingin kami hindari,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila kuota penataan BRT ditetapkan, misalnya hanya menampung 180 pedagang, maka pemerintah juga harus menyiapkan solusi bagi pedagang lain yang tidak terakomodasi.
Baca Juga:Kuliah S2 Sambil Kerja, MM UM Bandung Sasar Alumni Aktif dengan Skema BeasiswaProdusen AMDK Lokal TGM99 Tawarkan Kemasan Lengkap dan Peluang Maklon
Para pedagang berharap pemerintah Kota Bandung dapat membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan transparan, sehingga program BRT dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.