Merujuk data Kementerian ESDM periode 2025, sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52 persen atau setara 276,6 juta barel.
Posisi ini diikuti oleh sektor industri yang menyerap 180,9 juta barel alias 34 persen, sektor ketenagalistrikan sebesar 42,5 juta barel atau 8 persen, serta sektor penerbangan (aviasi) sebanyak 31,9 juta barel alias 6 persen dari total konsumsi nasional.
Sedangkan berdasarkan data Kementerian ESDM periode 2012, sebanyak 93 persen BBM subsidi dinikmati kendaraan pribadi, dengan komposisi 43 persen sepeda motor dan 50 persen mobil.
Baca Juga:Tok! ASN Resmi WFH Setiap Jumat, KBM Dasar hingga Menengah Tatap MukaASN WFH, Pemkot Bogor Tekan Konsumsi Energi dan Pangkas BBM Kendaraan Dinas hingga 50 Persen
Sedangkan untuk kendaraan besar seperti truk hanya 4 persen dan angkutan umum menikmati subsidi sebanyak 3 persen.
Djoko membeberkan, dalam hal ini transportasi umum seringkali dianggap sebagai indikator kemajuan kota.
“Namun di tingkat daerah, kehadirannya adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah,” terangnya.
Saat ini, ujar Djoko, meredupnya eksistensi transportasi umum bukan hanya masalah mobilitas, melainkan sebuah alarm peringatan bagi munculnya krisis pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan generasi masa mendatang.
“Kondisi angkutan umum di daerah kini berada di titik nadir. Hanya tersisa sekitar 5 persen angkutan pedesaan yang masih beroperasi aktif di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ironisnya, menurut Djoko, di tengah hilangnya layanan transportasi publik di berbagai kota, komitmen serius dari para kepala daerah seolah absen.
“Alih-alih memprioritaskan ‘mobil rakyat’ yang jelas manfaatnya bagi mobilitas warga, kebijakan justru sering kali lebih condong pada pengadaan mobil dinas pejabat yang menelan anggaran miliaran rupiah,” ucapnya.
Baca Juga:Bupati Bogor Pastikan WFH ASN Tidak Mengurangi Pelayanan Maksimal untuk Masyarakat Hemat Energi, Bupati Bogor Terapkan WFH Setiap Jumat untuk ASN
Djoko memaparkan, dalam hal ini transportasi umum seakan-akan hanya diingat sebagai simbol kerakyatan saat pendaftaran ke KPUD, namun segera terlupakan setelah kursi kekuasaan diraih.
“Hingga saat ini, baru sekitar 8 persen atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern,” paparnya.
Djoko menilai, meredupnya eksistensi transportasi umum di daerah, bukan sekadar hilangnya deretan kendaraan di jalanan, melainkan awal dari efek domino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat.
“Kita harus berani seperti di negara lain, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100 persen. Itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 (saat kampanye),” jelasnya.