Djoko mengungkapkan, dalam hal ini Pemkab Sumedang dinilai sudah satu langkah ke depan, dalam upaya membangun budaya menggunakan transportasi publik.
Menurutnya, Program Jumat Ngangkot yang sudah lama diterapkan Pemkab Sumedang, perlu menjadi percontohan bagi kepala daerah lain dalam membuat kebijakan.
“Tinggal ditingkatkan saja menurut saya. Programnya sudah bagus, perhatian terhadap transportasi publik ini sudah bagus, tinggal dimaksimalkan,” ungkap Djoko.
Baca Juga:Tok! ASN Resmi WFH Setiap Jumat, KBM Dasar hingga Menengah Tatap MukaASN WFH, Pemkot Bogor Tekan Konsumsi Energi dan Pangkas BBM Kendaraan Dinas hingga 50 Persen
Dia menyampaikan, jika Program Jumat Ngangkot yang diwajibkan bagi para ASN Pemkab Sumedang, akan lebih maksimal apabila digratiskan biaya angkotnya.
“Kasih gratis supaya ASN lebih minat pakai angkot. Tentu perlu diperhatikan kesejahteraan sopir angkotnya. Misal dibayar khusus setiap hari Jumat itu satu sopir Rp50 atau Rp100 ribu,” bebernya Djoko.
Dia menambahkan, diberikannya Rp50 atau Rp100 ribu per sopir angkot itu, supaya setiap ASN memiliki minat tinggi menerapkan program karena digratiskan.
“Kan hanya angkut ASN di jam berangkat kerja dan pulang saja, sopir tetap beroperasi seperti biasa. Bila perlu gratiskan juga bagi anak sekolah,” imbuh Djoko.
“Dengan program sekarang saja (Jumat Ngangkot), menurut saya Bupati Sumedang sudah dapat poin positif di mata publik. Apalagi kalau tidak hanya diharuskan tapi juga digratiskan bagi ASN dan anak sekolah gratis, saya yakin bisa terpilih lagi jadi bupati di Pemilu mendatang kalau beliau mencalonkan,” pungkasnya. (Bas)