JABAR EKSPRES – Sejumlah wali murid SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School menggeruduk Bale Pananggeuhan Gedung Sate, Selasa (10/3/2026). Mereka mengadu terkait keberlangsungan pembelajaran siswa buntut SK Gubernur Jabar atas pencabutan izin sekolah yang dimaksud.
Mereka datang sejak sekitar pukul 10.00 WIB dan baru tuntas berdialog dengan berbagai pihak sekitar 13.30 WIB.
Perwakilan Wali Murid SMK IDN Bogor, Sri Malahayati menceritakan, mereka adalah para wali murid Kelas 12. “Kami ingin mengadu kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi. Karena kami sangat kaget sekali dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang turun tentang pembatalan izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran,” katanya.
Baca Juga:Dinsos Kabupaten Bogor Salurkan Sembako untuk Korban Runtuhnya Atap SMKN 1 Cileungsi Pelajar SMK di Bogor Tewas Usai Tawuran, Disdik Jabar Beri Respon Begini
Sri melanjutkan, saat ini sudah bulan Maret, dan dalam waktu dekat para siswa juga bakal mengikuti ujian. Terbitnya SK itu tentu membuat cemas.
“Kami khawatir karena negara tidak hadir untuk bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dan hak anak kami untuk melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Menurut Sri, langkah itu bukan hanya soal nasib segelintir siswa. Tapi menyangkut keberlanjutan ratusan siswa yang ada di sekolah tersebut. “Apalagi yang kelas XII, mereka sudah di ujung, sudah tinggal tiga bulan lagi harusnya mereka mendapatkan ijazah,” katanya.
Nurdyanti, wali murid lain menambahkan, prioritas saat ini adalah nasib para siswa. Ia ingin ada kesempatan bagi anak-anak kelas 12 khususnya untuk bisa menyelesaikan pendidikan sampai akhir tahun ajaran.
“Sampai mereka mendapatkan ijazah resmi dari IDN. Karena kalau bicara lembaga pendidikan, ya mereka juga sedang mengurus segala macam, ya berikan juga kesempatan. Jadi kami pengen kehadiran negara, pemerintah, di bagian itu,” cetusnya.
Dari informasi yang dihimpun, polemik SMK IDN ini mulai mencuat sejak November 2025 lalu. Bermula dari DO status pesantren seorang siswa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Wali murid tidak terima lalu melayangkan somasi dan gugatan perdata. Pihak sekolah juga melawan dengan laporan pidana. Dan kini berkembang terkait legalitas sekolah tersebut, hingga muncul informasi SK Gubernur yang mencabut izin sekolah itu. (Son)