Menurut Farhan, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, termasuk instansi kehutanan, mengingat aspek lingkungan dan kawasan lindung menjadi bagian penting dari kebijakan penataan.
Dia berharap, dengan tata kelola yang lebih rapi dan kepastian hukum, Kebun Binatang Bandung dapat beroperasi secara profesional sekaligus menjaga fungsi konservasi dan nilai sejarahnya.
“Ini harus terjaga dan terpenuhi baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun kementerian,” kata Farhan.