Tidak berhenti di situ, Irwan Herwanto menegaskan bahwa hasil dari penghematan anggaran harus diarahkan secara jelas dan terukur pada sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Penggunaan anggaran hasil efisiensi, tegasnya, harus benar-benar mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. “Prioritasnya harus layanan dasar seperti kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, dan kebutuhan mendesak masyarakat lainnya,” paparnya.
Dalam pandangannya, prinsip keadilan dan kesetaraan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan seluruh kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai bahwa penghematan tidak boleh hanya menyasar tunjangan anggota dewan semata. Langkah penghematan harus pula menyentuh pos-pos lain seperti belanja perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seremonial, serta berbagai pos anggaran lain di lingkungan eksekutif dan legislatif yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Semua pihak harus berbagi beban, bukan hanya satu institusi,” tegas Irwan.
Di akhir pernyataannya, Irwan mengingatkan agar kebijakan pemotongan tunjangan ini tidak berhenti hanya sebagai bentuk pencitraan politik atau langkah simbolik belaka. Momentum sulit ini, katanya, harus dimanfaatkan oleh DPRD Kota Banjar untuk menunjukkan komitmen nyata sebagai wakil rakyat. “Anggaran daerah adalah cerminan prioritas dan keberpihakan pemimpinnya. Jika rakyat diminta bersabar, elit harus menjadi yang pertama berkorban,” ujarnya.
Baca Juga:English 1 Resmi Membuka Center Baru di Bandung SummareconGubernur Ahmad Luthfi Minta Percepat Pemulihan Pascabencana di Pemalang
Sebagai bentuk kontrol sosial, Irwan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses efisiensi anggaran ini agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain. Ia juga mengingatkan agar tidak muncul praktik pengalihan anggaran yang tidak transparan dengan mengatasnamakan koordinasi atau konsultasi ke luar daerah. “Fokus utama hari ini adalah menyelamatkan fiskal Kota Banjar demi kepentingan rakyat banyak, bukan membuka celah anggaran baru yang justru membebani daerah,” pungkasnya. (CEP)