JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa kuota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung hampir seluruhnya terisi.
Dari total kuota 375 SPPG, sebanyak 372 tercatat telah terdaftar, dengan sebagian besar sudah beroperasi dan sisanya masih dalam tahap persiapan.
Dadang mengatakan, meski secara kuota hampir penuh, jumlah SPPG dan penerima manfaat masih sangat dinamis. Hal itu dipengaruhi oleh perubahan data jumlah penduduk, termasuk ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, dan balita.
Baca Juga:Dongkrak Pendapatan Daerah, Pemprov Buka Peluang Sewakan Aset untuk Dapur MBGIming-Iming Dapur MBG Berujung Petaka, Puluhan Warga hingga Anggota DPRD Jadi Korban Penipuan
“Angka ini masih dinamis. Saya dapat kabar langsung dari BGN bahwa jumlah penerima bisa saja 1,253 juta jiwa atau bahkan bertambah, karena jumlah ibu hamil, melahirkan, menyusui, dan balita itu terus berubah. Maka big data ini menjadi sangat penting,” ujar Kang DS sapaan akrabnya, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, kuota SPPG tidak lagi kaku seperti ketentuan awal. Saat ini, satu dapur SPPG tidak harus melayani 3.000 penerima manfaat, melainkan disesuaikan dengan kondisi wilayah.
“Bisa saja satu dapur melayani 2.000, bisa juga 1.600 penerima. Yang paling penting, waktu pengiriman tidak boleh lebih dari 20 menit. Kalau jarak di atas lima kilometer, otomatis harus ada dapur tersendiri,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan ini menegaskan bahwa satu titik SPPG tidak diwajibkan melayani jumlah penerima tertentu.
“Sudah berubah, tidak seperti ketentuan sebelumnya,” tambahnya.
Kang DS mengungkapkan, dari total 375 kuota SPPG, saat ini sekitar 263 sudah beroperasi. Sementara sisanya, yang jumlahnya berada di kisaran 370-an, masih dalam proses persiapan.
Untuk memastikan akurasi data, Pemkab Bandung telah menginstruksikan para camat agar melaporkan kondisi SPPG secara rutin. Pelaporan dilakukan melalui dashboard khusus yang harus diisi setiap hari.
“Kami sudah instruksikan para camat untuk mengisi dashboard setiap hari, baik SPPG yang sudah beroperasi maupun yang masih persiapan. Penerima manfaatnya juga harus betul-betul akurat,” tegasnya.
Baca Juga:19 dari 28 Dapur MBG di Banjar Sudah Kantongi IPALGoes to School di Kabupaten Bandung, Menko Pangan Zulhas Paparkan Manfaat Program MBG
Ia menambahkan, upaya penguatan data tersebut sejalan dengan kerja sama yang baru saja dilakukan antara pemerintah daerah dan Bappenas. Kabupaten Bandung juga terlibat dalam inisiatif satu data berbasis big data yang tidak hanya mengacu pada data BPS.