JABAR EKSPRES – Program nasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum dapat direalisasikan secara penuh karena terkendala ketersediaan lahan sesuai kriteria pemerintah pusat.
Diketahui, Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang menampung jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dalam satu lokasi. Namun hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat masih melakukan pencarian lahan yang sesuai untuk mendukung pembangunan program tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat, Idad Saadudin, mengatakan upaya pencarian lahan telah dilakukan secara intensif selama satu semester terakhir bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Meski demikian, belum ada lokasi yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif.
Baca Juga:Awal 2026, BULOG Kancab Bandung Gencarkan Penyerapan GKP di Sentra Produksi Padi SumedangBrother Chang Dibuka di Bandung, Perpaduan Cita Rasa Asia dan Kisah Inspiratif
“Persyaratan dari pemerintah pusat cukup ketat, mulai dari luas lahan, kontur tanah, hingga aspek teknis lainnya. Sampai saat ini belum ada lokasi yang dinilai layak,” ujar Idad saat dikonfirmasi, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, Pemkab Bandung Barat sempat memprioritaskan pemanfaatan aset lahan milik pemerintah daerah. Namun, seluruh lahan yang tersedia belum memenuhi ketentuan pembangunan Sekolah Rakyat terpadu.
“Kami sudah mengkaji beberapa aset daerah. Ada yang luasnya tidak mencukupi, ada juga yang terkendala kondisi fisik dan kontur lahan,” katanya.
Sebagai alternatif, Pemkab Bandung Barat turut melakukan survei terhadap lahan baru di luar aset pemerintah. Bahkan, sejumlah lokasi telah melalui tahapan studi kelayakan. Namun hasil kajian tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Beberapa lokasi sudah kami survei dan sebagian masuk tahap studi kelayakan, tetapi hasilnya masih belum sesuai,” ucap Idad.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Bandung Barat membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta. Menurut Idad, kolaborasi dimungkinkan selama lahan yang ditawarkan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
“Kami terbuka terhadap kerja sama dengan pihak swasta, asalkan lahannya sesuai ketentuan. Ini penting agar program Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Baca Juga:Belanja di Ciwalk Makin Seru, Banyak Hadiah dan Promo RomantisIni 4 Jenis Olahraga Ringan, Tubuh Makin Sehat!
Ia menegaskan, percepatan penyediaan lahan menjadi krusial mengingat Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran mendatang.