JABAR EKSPRES – Sejumlah masa dari aliansi pemuda, mahasiswa dan LSM menggelar aksi demo di Gedung Sate, Selasa (20/1). Mereka menuntut adanya audit investigasi terhadap sejumlah proyek infrastruktur Pemprov Jawa Barat.
Mereka memulai aksi sekitar pukul 10.00. Dengan satu unit mobil komando, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan di hadapan gedung yang berada di Jalan Diponegoro itu.
Tuntutan itu di antaranya adalah untuk mengevaluasi tata kelola anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Khususnya sektor infrastruktur.
Baca Juga:Ini 4 Jenis Olahraga Ringan, Tubuh Makin Sehat!Kolaborasi! UNINUS dan IDIP RI Gelar Webinar Internasional Pendidikan
“Kami desak Pemprov membuka data dan dokumen proyek kepada publik agar transparan,” begitu dalam keterangan resminya.
Tuntutan berikutnya adalah untuk melakukan audit tenis dan investigatif independen. Itu khususnya pada sejumlah proyek infrastruktur yang diduga bermasalah pada APBD 2025.
Contohnya adalah Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU). Dugaan itu didasari dari beberapa video viral masyarakat mengenai kualitas dari proyek tersebut.
“Termasuk mendorong agar menelusuri penyebab defisit anggaran sekitar Rp600 miliar,” cetusnya.
Pihaknya juga menuntut agar Pemprov atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk mencopot dan mensanksi tegas pejabat yang terbukti gagal dalam mengelola anggaran. “Kami juga menuntut untuk menghentikan paraktek mutasi dan promosi jabatan yang tidak berbasis kinerja dan integritas,” bebernya.
Masa menyoroti bahwa defisit (tunda bayar.red) APBD 2025 menjadi salah satu indikasi buruknya tata kelola anggaran. Defisit menjadi indikator nyata bahwa pengelolaan keuangan tidak dijalankan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sempat menerangkan terkait kondisi tunda bayar itu. Ia menjelaskan kondisi keuangan daerah yang berdampak pada tertundanya pembayaran sejumlah proyek pembangunan. Ia berdalih bahwa hal itu tidak akan terjadi jika Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat tidak mampet.
Baca Juga:Wali Kota Dedie Tekankan Pembuangan Puing Pembongkaran Pasar dan Plaza Bogor Harus Rapi dan Tertib Komitmen Bangun Zona Integritas, Kanwil Kemenkum Jabar Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas
Dedi menguraikan bahwa kinerja belanja pembangunan tahun 2025 sebenarnya tergolong baik dan berpotensi tuntas. Namun, persoalan muncul dari sisi penerimaan daerah yang tidak sepenuhnya sesuai target.
“Sesuai dengan dugaan saya adalah bahwa tingkat pendapatan sebenarnyam sudah dipasang sangat tinggi. Karena dipasang sangat tinggi, walaupun tercapai 94 persen tetap tidak mencukupi belanja pembangunan,” katanya dalam video yang juga dibagikan dalam akun medsosnya, Sabtu (3/1).