Sudarsono, melalui pesan tertulis kepada Jabar Ekspres menyatakan bahwa regulasi untuk penyesuaian tunjangan anggota dewan sedang dalam proses finalisasi. “Perwal (Peraturan Wali Kota) sedang diselesaikan,” tulisnya.
Di luar lingkar pemerintahan, dukungan sekaligus kritik pedas datang dari mantan Wakil Wali Kota Banjar, Darmadji Prawirasetia. Ia menegaskan bahwa keadilan adalah harga mati.
Menurutnya, jika ASN dan P3K telah berkorban, sudah menjadi kewajiban moral anggota dewan untuk mengambil inisiatif melakukan hal yang sama, bahkan tanpa harus diminta.
Baca Juga:Akhirnya Tunjangan Anggota DPRD Banjar Bakal Dipotong, Ketua Harap Tak Ada Penolakan dari AnggotaTunjangan Anggota DPRD Banjar Harus Dipangkas, Wujud Keadilan di Tengah Krisis Keuangan
“Supaya berkeadilan, seharusnya anggota DPRD pun dikurangi tunjangannya, malahan seharusnya inisiatif itu datang dari mereka sendiri,” tegas Darmadji.
Darmadji mengingatkan bahwa penolakan dari anggota dewan dalam situasi darurat fiskal ini akan mencerminkan hilangnya rasa keadilan dan ‘sense of crisis’.
“Kalau tidak mau dikurangi, mereka tidak memiliki rasa keadilan dan tidak punya ‘sense of crisis’. Sebagai wakil rakyat yang mewakili juga ASN dan P3K, seharusnya anggota memperlihatkan keteladanannya,” imbuhnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk bersikap kritis dan mengawasi sikap setiap anggota dewan dalam ujian kebijakan penghematan ini.
“Mestinya masyarakat aktif mencari tahu siapa saja yang menolak tunjangan dikurangi. Berarti tahun 2029 jangan dipilih lagi,” ucap Darmadji. (CEP)