JABAR EKSPRES – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar di luar struktur pimpinan bersiap menghadapi pemotongan tunjangan.
Kebijakan penyesuaian yang sedang diolah Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar ini bukanlah penambahan, melainkan pengurangan, sebagai dampak langsung dari kondisi keuangan daerah yang terpuruk.
Langkah ini menyusul telah dilakukannya pemotongan serupa terhadap Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Baca Juga:Persib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico IndonesiaBukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri Kota
Ketua sementara DPRD Banjar, Sutopo, mengakui bahwa penyesuaian untuk anggota dewan sedang dalam pembahasan. Ia berharap kebijakan yang kemungkinan akan mengurangi pendapatan para wakil rakyat tersebut tidak ditolak oleh rekan-rekan anggota.
“Semoga tidak ada penolakan. Kalau untuk pimpinan (Ketua dan wakil ketua) sudah dua kali penyesuaian dengan total pengurangan untuk tunjangan ketua sebesar 40 persen dan wakil ketua 30 persen,” kata Sutopo saat dihubungi Jabar Ekspres melalui pesan suara, Senin (19/1/2026).
Pengetatan anggaran telah lebih dulu menyentuh level pimpinan dewan. Langkah Pemkot Banjar untuk mengencangkan ikat pinggang anggaran sudah dimulai dari internal pemerintah.
Surat Keputusan Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, telah mengatur pemotongan TPP bagi ASN dan P3K. Rinciannya, TPP untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) umum kini dibayar hanya 60 persen dari sebelumnya.
Sementara itu, ASN di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas yang berbadan layanan umum daerah (BLUD) menerima 56 persen, dan yang paling terpukul adalah P3K yang hanya mendapat 38 persen dari TPP mereka.
Menanggapi rencana penyelarasan untuk anggota dewan, Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono menyebut bahwa proses regulasinya sedang diselesaikan. “Perwal (Peraturan Wali Kota) sedang diselesaikan,” kata Sudarsono melalui pesan tertulis.
Di tengah situasi ini, sorotan tajam datang dari kalangan mantan pejabat. Mantan Wakil Wali Kota Banjar, drg. Darmadji Prawirasetia, secara tegas menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan.
Baca Juga:Di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Mentan Amran Antar Indonesia Capai Swasembada Pangan 2025Meski Pincang, Macan Kemayoran Pede Tantang Persib di GBLA
Menurutnya, jika ASN dan P3K telah terpaksa menelan pil pahit pemotongan tunjangan akibat kondisi anggaran, sudah selayaknya anggota dewan mengambil langkah serupa, bahkan dengan inisiatif sendiri.