“Yang menetapkan dapur itu BGN. Kita di daerah mengusulkan berdasarkan data riil yang ada,” ujarnya.
Untuk menyinkronkan data, Satgas MBG KBB akan menggelar rapat koordinasi dengan unsur kewilayahan, pengelola SPPG, mitra, serta seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satgas.
“Semua akan kita libatkan supaya datanya satu pintu. Dari situ akan terlihat jelas mana penerima manfaat yang belum terlayani,” ucap Fauzan.
Baca Juga:Bergulir Sejak Pertengahan 2025, Ribuan Ibu Hamil dan Balita di Cipatat KBB Belum Tersentuh Program MBGFantastis! Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp335 Triliun untuk Program MBG 2026
Ia menambahkan, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum menerima layanan MBG dapat mengajukan pendataan melalui pemerintah desa dan kecamatan dengan melampirkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sekarang penerima MBG tidak hanya peserta didik, tetapi juga pesantren dan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Selama datanya tercatat, haknya akan kami layani,” pungkasnya. (Wit)