Pemerhati kebijakan publik Andi Maulana SH MH menilai langkah pemotongan TPP adalah indikator darurat fiskal. “Pemotongan kedua dalam waktu dekat menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah benar-benar dalam situasi kritis. Ini alarm bagi pemerintah daerah untuk secara maksimal mencari terobosan peningkatan PAD dan menekan belanja yang tidak prioritas. Jika tidak, yang menjadi korban berikutnya bisa jadi pelayanan publik,” paparnya. (CEP)
Fiskal Kota Banjar Kian Ripuh, TPP ASN dan P3K Kembali Dipangkas
