BANDUNG – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyuarakan perombakan arah kesejahteraan nasional dalam forum Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang dihelat di Gedung Merdeka, Bandung, pada Kamis, 19 November 2026. Organisasi mahasiswa Islam terbesar ini menuntut keadilan penguasaan sumber daya alam serta perlindungan hak buruh dan warga marjinal.
Dalam pidato kebangsaannya di hadapan ratusan kader, pimpinan tertinggi organisasi mahasiswa tersebut membongkar ketimpangan penguasaan kekayaan negeri yang selama ini kerap mengabaikan hak-hak dasar masyarakat di daerah penghasil komoditas. Warga mendesak kepastian atas kepemilikan tanah dan air.
“Siapa yang menguasai kekayaan negeri ini? Siapa yang menikmati hasilnya? Siapa yang menanggung ongkosnya?” ucap Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (M. Shofiyulloh Cokro) di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis, 19 November 2026.
Baca Juga:VIVA dan MDIA Pertahankan Pendapatan di Tengah Tekanan Sengit Industri MediaApresiasi Mitra Pengemudi, inDrive Siapkan Hadiah Utama Yamaha NMAX di Bandung
Delapan pendirian strategis yang diserukan mencakup kedaulatan anggaran negara, hak rakyat atas alat produksi, jaminan sosial, pendidikan bermutu, partisipasi pengambilan kebijakan, hingga kepatuhan mutlak terhadap mandat konstitusi Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kader di daerah diinstruksikan turun langsung mendampingi kelompok rentan.
“Datangi pesantren yang ruang belajarnya perlu diperbaiki. Dampingi keluarga yang luput dari bantuan. Duduk bersama pengemudi daring dan dengarkan tuntutan mereka,” ujar Shofi.
Revitalisasi Pesantren dan Afirmasi Aktivis
Isu pendidikan nasional turut menjadi sorotan tajam dalam perhelatan Muspimnas tersebut. PB PMII mengusulkan dua program nyata berupa Program Revitalisasi Pesantren Nasional serta Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa yang selama ini membagi waktu antara kuliah dan aksi jalanan.
Kesenjangan fasilitas antarpesantren dinilai masih mengkhawatirkan karena banyak lembaga pendidikan Islam tradisional kekurangan ruang kelas layak, asrama representatif, laboratorium modern, hingga akses perangkat digital yang memadai. Dukungan negara wajib hadir memperkuat kemandirian kiai dan guru.
“Dari pesantren, kami belajar bahwa ilmu memerdekakan manusia untuk berpikir dan membawa tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat,” ungkap Shofi.
Negara diminta memperluas pintu akses pendidikan bermutu tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, sejalan dengan mandat Pasal 31 UUD 1945. Pengalaman kader organisasi dalam mengawal persoalan sosial masyarakat harus dihitung sebagai bagian dari rekam jejak akademik.
