JABAR EKSPRES – Fondasi pemerintahan dan pembangunan Kota Banjar dinilai masih jauh dari kokoh. Sorotan utama tertuju pada tingginya ketergantungan anggaran daerah terhadap aliran Dana Transfer dari pemerintah pusat, sebuah kondisi yang dianggap sebagai akar kerapuhan dalam pengelolaan pembangunan lokal.
Ketergantungan ini dinilai membuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonominya sendiri menjadi tidak optimal dan rentan terhadap gejolak kebijakan dari tingkat pusat.
Pemerhati Kebijakan Publik Kota Banjar Andi Maulana SH MH secara tegas menyoroti persoalan ini. Menurutnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar yang masih sangat bergantung pada transfer pusat mencerminkan kelemahan fiskal yang serius.
Baca Juga:Rekomendasi 6 Minuman, Jaga Gula Darah Tetap Stabil5 Rutinitas Sehat di Usia 50, Bantu Tetap Kuat hingga Usia 80 Tahun
“Pemerintah Kota Banjar masih jauh dari kata kokoh dalam menjalankan roda pemerintahan. Fondasi pembangunan dinilai rapuh dan rentan terhadap perubahan kebijakan yang akhirnya membuat APBD terlihat lemah dalam mengelola potensi ekonominya sendiri,” ungkapnya, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa situasi semacam ini membuat stabilitas perencanaan pembangunan di Banjar sangat tergantung pada faktor eksternal. Setiap perubahan kebijakan fiskal atau alokasi dana dari pemerintah pusat berpotensi mengganggu ritme dan kesinambungan program-program pembangunan yang telah dirancang oleh pemkot.
“Hal ini pada akhirnya berimbas pada ketidakmampuan untuk secara maksimal menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal yang sebenarnya dimiliki daerah,” tegas Andi Maulana.
Ia lebih lanjut menekankan bahwa kemandirian fiskal bukan lagi sekadar wacana, melainkan titik krusial yang akan menentukan masa depan Kota Banjar. Tanpa upaya keras dan strategis dari pemerintah setempat untuk menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat dan berkelanjutan, kondisi ketergantungan yang ada dinilai sangat berbahaya bagi stabilitas dan kemajuan daerah dalam jangka panjang.
“Fakta bahwa transfer dana dari pusat masih menjadi penyangga utama anggaran menunjukkan bahwa Banjar belum sepenuhnya mampu berdiri di atas kekuatan fiskalnya sendiri,” ungkapnya.
Ketergantungan yang tinggi ini, lanjutnya, juga berpotensi membatasi ruang gerak dan inovasi daerah. Pemerintah daerah bisa jadi memiliki keterbatasan dalam merancang program-program pembangunan yang benar-benar spesifik dan sesuai dengan kebutuhan mendesak warganya, karena harus selalu menyesuaikan dengan kerangka dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.