JABAR EKSPRES – Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Sumaryana, menilai penertiban pedagang kaki lima (PKL) imbas proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung tidak bisa dilakukan sebatas relokasi atau penggusuran.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus terlebih dahulu memahami akar persoalan PKL sebelum merancang kebijakan penataan tersebut.
“Selama ini PKL memang tidak ditertibkan benar. Karena orientasi pemindahan PKL yang jauh dari konsumen,” kata Asep saat dihubungi Jabar Ekspres, Kamis (8/1).
Baca Juga:Meski Pincang, Macan Kemayoran Pede Tantang Persib di GBLATak Perlu Motivasi Tambahan, Persib Siap Tempur Lawan Persija di GBLA
Dia mencontohkan pemindahan PKL dari pusat kota ke pinggiran yang kerap gagal karena tidak menarik bagi pedagang. “Bagi PKL ada keramaian, mereka pasti tetap datang,” imbuhnya.
Menurut Asep, pola tersebut menunjukkan persoalan utama PKL belum pernah didalami secara serius. Padahal, kata dia, penataan yang berangkat dari akar masalah akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Jadi konteks seperti itu mesti dipahami akar masalah. Lalu dirancang pengaturan, nanti akan menghasilkan lebih bagus,” ujarnya.
Dia mengingatkan agar kebijakan penertiban tidak menimbulkan kesan serampangan, apalagi dengan dalih bantuan atau program penataan. “Jangan sampai ada kesan bantuan dana, jadi hal-hal yang telah tertib malah diacak-acak,” kata Asep.
Asep juga mengaitkan persoalan PKL dengan problem perkotaan Bandung yang lebih luas. Menurut dia, setidaknya ada tiga masalah utama yang harus ditangani secara bersamaan, yakni kemacetan, banjir, dan sampah.
“Masalah Kota Bandung itu kemacetan, kedua banjir, lalu ketiga masalah sampah. Jadi bagaimana tetap harus fokus menertibkan ketiga itu,” ujarnya.
Kemacetan, kata dia, misalnya melibatkan banyak aspek, mulai dari angkutan kota hingga kendaraan yang parkir sembarangan. Penertiban parkir, menurut Asep, berkaitan langsung dengan kebijakan perizinan usaha.
Baca Juga:Tiket Persib vs Persija Ludes Dalam Hitungan Jam, The Jakmania Dilarang Datang!Julio Cesar Bicara Ambisi Besar Persib, Juara Lagi dan Melangkah Jauh di ACL 2
“Kadang izin diberikan membuka usaha, tapi tidak mempunyai lahan parkir. PKL pasti datang, jadi serba salah,” katanya.
Karena itu, Asep menekankan pentingnya kebijakan yang bersifat humanis. “Kebijakan yang perlu dibangun adalah kebijakan yang humanis. Menyentuh akar masalah. Sama-sama nyaman,” ujarnya.