JABAR EKSPRES – Pengoperasian Gedung Markas Komando Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bandung Barat (KBB) diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kecepatan respons layanan darurat.
Gedung yang berlokasi di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat itu resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Senin (5/1).
Bupati Jeje menegaskan, kehadiran markas komando Damkar menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan publik, khususnya layanan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Baca Juga:Damkar KBB Krisis Sarpras, Warga Cililin–Sindangkerta Terancam Tanpa PerlindunganKemarau Rentan Kebakaran Kahutla, Damkar KBB Ingatkan Masyarakat Jangan Lakukan Ini
“Dengan adanya markas komando ini, koordinasi dan kesiapsiagaan petugas akan lebih terpusat. Harapannya, setiap kejadian kebakaran maupun kondisi darurat lainnya bisa ditangani lebih cepat dan tepat,” ujar Jeje di Ngamprah, Selasa (6/1/2026).
Ia mengakui, fasilitas Damkar Kabupaten Bandung Barat masih memerlukan penyempurnaan. Namun, pemerintah daerah berkomitmen melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
“Yang terpenting saat ini adalah fungsi pelayanan berjalan. Kekurangan yang ada akan kita benahi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Jeje juga meminta para petugas Damkar menjadikan gedung baru tersebut sebagai pemicu peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
“Ini bukan sekadar bangunan, tetapi pusat pengabdian. Saya berharap petugas menjaga disiplin, kesiapsiagaan, serta memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jeje mengungkapkan, Pemkab Bandung Barat menargetkan pembangunan pos Damkar di setiap kecamatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah tersebut dinilai penting mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Bandung Barat.
“Ke depan, layanan Damkar harus semakin dekat dengan masyarakat. Karena itu, pembangunan pos di setiap kecamatan menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan secara bertahap,” ucapnya.
Baca Juga:Musim Kemarau, Kasus Kebakaran di Bandung Barat Meningkat, Damkar KBB Siagakan Ini!Armada Tidak Layak Jalan, Disdamkar KBB Ajukan 5 Unit Kendaraan Baru
Selain penguatan infrastruktur, Pemkab Bandung Barat juga akan melakukan kajian terkait penambahan anggaran operasional Damkar, seiring meningkatnya kebutuhan layanan penyelamatan.
“Kami akan mengkaji kebutuhan anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan dukungan dari pemerintah pusat, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (Wit)